BI: Uang Digital Facebook Tidak Sah Jadi Alat Transaksi

Iklan Semua Halaman


Loading...

BI: Uang Digital Facebook Tidak Sah Jadi Alat Transaksi

21 June, 2019
Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan baru.Foto: Istimewa

PORTALBUANA.COM, Jakarta — Bank Indonesia (BI) menyatakan telah mencermati perkembangan mata uang digital yang baru saja diumumkan oleh Facebook pada Selasa (18/6) lalu, dengan nama Libra. Namun, sesuai aturan yang berlaku, BI menyatakan mata uang digital tersebut tidak sah sebagai alat transaksi di Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan mata uang tersebut tidak sah untuk dijadikan alat transaksi di Indonesia karena rupiah telah ditetapkan sebagai satu-satunya mata uang yang sah sebagai alat transaksi di Indonesia. Hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Terkait Libra, kami tegaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah dan lembaga negara yang ditunjuk dan dimandatkan undang-undang adalah Bank Indonesia,” ujar Perry di Jakarta, Kamis (20/6).

Meski The Fed Tahan Suku Bunga, Bankir Berharap BI Beda Strategi
Menurut dia, perkembangan mata uang digital tersebut, atau dikenal sebagai cryptocurrency, bukan pertama kalinya yang berpotensi beredar di Indonesia. Namun, dia menegaskan, segala bentuk cryptocurrency bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan telah dilarang, termasuk seluruh sektor keuangan menggunakannya sebagai alat pembayaran.

“Seluruh apa pun alat pembayaran yang beredar di Indonesia itu harus tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia. Itu prinsip dasar,” tambahnya.

Hal itu ditegaskan Gubernur BI menanggapi langkah Facebook yang mengumumkan Libra akan diluncurkan pada 2020. Libra dimungkinkan untuk dipakai oleh miliaran pengguna Facebook di seluruh dunia untuk melakukan transaksi keuangan online. Sebelumnya, CEO Facebook Mark Zuckerberg menyatakan kemunculan Libra berkat kerja sama dengan 27 organisasi dari seluruh dunia.(*/Dry)