BKKBN Provinsi Sumbar Menyambangi Kota Pariaman Untuk Melakukan Pendampingan Integrasi Kebijakan, Isu Dan Indikator KKBPK

Iklan Semua Halaman

Loading...

BKKBN Provinsi Sumbar Menyambangi Kota Pariaman Untuk Melakukan Pendampingan Integrasi Kebijakan, Isu Dan Indikator KKBPK

21 June, 2019

PORTALBUANA.COM, (Kota Pariaman)---BKKBN Provinsi Sumbar menyambangi Kota Pariaman untuk melakukan pendampingan Integrasi kebijakan, isu dan indikator Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kota Pariaman. Rabu(19/6/2019) 

Kegiatan pendampingan itu dilakukan dalam rangka mengintegrasikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kota Pariaman di Ruang Rapat Walikota, Balaikota Pariaman.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Walikota Pariaman itu dibuka Sekretaris Daerah Kota Pariaman Indra Sakti dan turut hadir Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Barat, Prof. Rahmad Sani,  Pejabat Perwakilan BKKBN Sumbar, serta peserta dari OPD dilingkungan Kota Pariaman atau yang mewakili.

Pejabat Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Murni Rita menyampaikan bahwa pendampingan ini untuk meningkatkan komitmen dan pemahaman pengambilan keputusan dan pemangku kebijakan tentang pentingnya menyusun program KKBPK ke dalam RPJMD dan RKPD.

Selanjutnya pada kesempatan tersebut Sekda Kota Pariaman Indra Sakti juga menyampaikan bahwa "Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.

Indra Sakti menambahkan " Perencanaan Pembangunan Daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terstruktur, berkeadilan dan berkelanjutan."

"RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu  5 tahun, yang  berisikan  penjabaran  visi misi kepala daerah terpilih yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan." Ujarnya mengakhiri. (FandyCP)