GMPKN Didukung IPK Dan LSM Petisi Geruduk Kantor Pariwisata Kab Kerinci

Iklan Semua Halaman

Loading...

GMPKN Didukung IPK Dan LSM Petisi Geruduk Kantor Pariwisata Kab Kerinci

20 June, 2019


PORTALBUANA.COM - KERINCI. Terkait adanya pungli di tempat wisata kerinci selama lebaran yang meresahkan pengunjung dengan tarif parkir dan tarif masuk di tempat wisata yang sangat fantastis sebesar 10.000 rupiah hingga 20.000 rupiah perorang sehingga membuat aktivis sungai penuh dan kerinci menjadi geram dan menggelar aksi demo kekantor Dinas pariwisata kabupaten kerinci kamis 20/06

Adapun aktivis yang menggelar aksi demo dikantor pariwisata tersebut GMPKN  didukung IPK ( ikatan pemuda karya ) sungai penuh dan LSM petisi. Dalam aksi demo tersebut aktivis menyampaikan orasi dengan tiga tuntutan yaitu dinas pariwisata telah melanggar perda tentang tarif masuk ditempat wisata dikabupaten kerinci. Sebagaimana dalam perda no 23 tahun 2011  mengatakan tarif masuk untuk anak anak sebesar 2000 rupiah untuk tarif masuk wisata sebesar 4000 rupiah. Namun selama lebaran dinas pariwisata sudah mengangkangi perda no 23 tahun 2011 tarif dan parkir yang cukup fantastis mahal sebesar 10.000 rupiah sampai 20.000 rupiah.

Selain dari tarif masuk dan parkir yang cukup mahal juga pertanggung jawaban dari dinas pariwisata atas kecelakan karamnya perahu bot didanau kerinci. Adapun menurut aktiivis bilamana terjadi kecelakaan ditempat wisata adalah tanggung jawab dari dinas pariwisata. Untuk poin yang ketiga aktivis mempertanyakan PAD dalam setahun sebesar 150.000.000 rupiah.

Orasi yang disampaikan dari aktivis dengan tiga poin tuntutan dari kadis pariwisata kabupaten kerinci H ardinal. K. Spd. Menanggapi " adapun objek wisata yang ada dikabupaten kerinci kami dari pemerintahan tahun ketahun sangat mengelolah wisata ini namun setelah kita evaluasi dari tahun ketahun permohonan dari masyarakat disekitar wisata kerinci. Kami dari pemerintahan pernah mengelolah wisata namun terjadi keributan yang mengganggu keterentraman sehingga melibatkan aparat TNI dan kepolisian turun mengamankan keributan tersebut. 

Pada tahun berikut dinas pemerintahan kembali mengelalolah tempat wisata namun masih terjadi keributan. Pada intinya masyarakat setempat belum memiliki pekerjaan sehingga kami serahkan masyarakat yang tinggal di sekitar wisata untuk mengelolah tempat wisata tersebut pungkas kadis pariwisata oabupaten kerinci. ( fc)