Walikota Pariaman Genius Umar Membuka Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019

Iklan Semua Halaman

Walikota Pariaman Genius Umar Membuka Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019

07 August, 2019

PORTALBUANA.COM, (Kota Pariaman) ---Rabu, 07/08/2019. Walikota Pariaman Genius Umar membuka Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019, Tentang Perda Kota Pariaman Tahun 2019, Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, dan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kententraman dan Ketertiban Umum.

Sosialisasi diadakan di Ruang Pertemuan  Joyo Makmur Pariaman, Senin (5/8/2019) dihadiri seluruh perangkat desa/kelurahan, BPD, LPM dan tokoh masyarakat empat kecamatan se-Kota Pariaman.

Menurut Genius Umar  merupakan tanggung jawab pemerintah bersama DPRD Kota Pariaman dalam mengeluarkan Perda, tanggung jawab berikutnya bagaimana masyarakat semuanya memahami Perda ini.  
Pertama Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin, mungkin banyak warga miskin tersebut menyangkut masalah hukum yang tidak dia pahami dan untuk pendampingan hukum tersebut maka membutuhkan biaya dari pemerintah daerah.
Kemudian Perda tentang Perangkat Desa, untuk memberi tau tentang apa itu perangkat desa, bagaimana cara memilih perangkat desa dan sebagainya. Masyarakat harus paham perda ini, sehingga semua terbuka dan transparan dalam memilih perangkat desa nantinya ", sambungnya lagi.
Selanjutnya, mengenai Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, banyak hal yang harus dipahami oleh masyarakat karena ada dua pasal dalam perda tersebut yang menyangkut LGBT dan banyak aspek didalamnya.
" Supaya masyarakat desa memahami dan juga ikut dalam mengindahkan perda ini, diharapkan melalui sosialisasi ini bisa juga desa membuat Perdes yang menyangkut Keamanan dan Ketertiban Umum salah satunya tentang LGBT ini ", ungkapnya.
Kemudian kepala desa dituntut agar dapat menjadikan Perda ini sebagai acuan untuk kemudian diteruskan menjadi Perdes, sehingga masyarakat desa dapat memiliki responsif atau tanggungjawab untuk melaksanakan Perda tentang LGBT ini.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat perlu tau bahwa setiap perda itu ada sangsinya, ada sangsi denda dan ada juga sangsi tindak pidana ringan (tipiring).
" Bagi yang melanggar Perda tentang LGBT ini akan dikenakan sangsi berupa denda sebesar Rp 5 juta ", tegasnya.
" Perda tentang LGBT ini adalah baru kali pertama dibuat di Indonesia khususnya di Kota Pariaman. Sehingga beberapa waktu lalu banyak kedutaan besar luarnegeri yang menelpon saya mengapresiasi ", tutupnya mengakhiri.
Sosialisasi Perda Kota Pariaman Tahun 2019 ini dilaksanakan selama empat hari mulai tanggal 5 s/d 8 Agustus 2019 dengan narasumber dari Bagian Hukum dan HAM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. (Erwin)