Dewan Sorot Adanya Bangunan Pribadi Diokasi Lahan Perluasan Kawasan Perkantoran Bupati Tanjung Jabung Barat

Iklan Semua Halaman

Wartawan PORTALBUANA Hanya Yang Tercantum Dalam Box Redaksi dan Dibekali Kartu Pers & Surat Tugas,

Dewan Sorot Adanya Bangunan Pribadi Diokasi Lahan Perluasan Kawasan Perkantoran Bupati Tanjung Jabung Barat

22 November, 2019

PORTALBUANA.COM - KUALA TUNGKAL. Berdirinya bangunan rumah pribadi di lokasi lahan perluasan perkantoran Bupati Tanjung Jabung Barat menjadi sorotan Dewan. Alasannya, keberadaan bangunan itu berdiri seiring dengan dimulainya pembangunan gedung perkantoran. 

Bangunan pribadi tersebut sudah ditembok pagar yang berada persis di bantaran sungai. Wakil rakyat dari Praktisi Golkar  Suprayogi saat meninjau lokasi (21/11) kemarin kepada wartawan mengatakan tidak pantas adanya bangunan pribadi dilokasi ini. Kalau memang mau dibebaskan harusnya secara keseluruhan,artinya kawasan ini harus steril,ungkap Yogi

"Saya melihat kejanggalan bangunan ini kenapa bisa berdiri diatas lahan jalur hijau. Hal ini tentunya sudah bertentangan dengan Perda tata ruang wilayah. Koq masih bisa berdiri bangunan diatas zona jalur hijau . 

Siapapun pemiliknya tidak seharusnya mendirikan bangunan diatas zona jalur hijau,tegas Yogi. Bisa saja bangunan itu tidak memiliki IMB ataupun sertifikat, tentu pemerintah dapat menggusurnya sesuai dengan ketentuan Perda. 

Tapi jika pemilik bangunan ini sudah mengantongi IMB atau sertifikat jelas ada pelanggaran aturan yang telah dilakukan. "Kita minta kepada Bupati agar tidak memberikan ijin atas bangunan tersebut" tegas Yogi. 

Pondasi pagar yang berbatasan langsung dengan alur sungai tentunya berdampak terhadap kelancaran air. Lingkungan sepanjang Daerah Aliran Sungai adalah habitat ikan ,udang maupun kepiting untuk berkembang biak. Dengan adanya bangunan didaerah aliran sungai akan mengganggu ekosistem dan yang pasti pendangkalan serta penyempitan alur sungai. 

Terlihat di lokasi ada tiga kaplingan tanah/rumah yang sama luasnya dan satu unit bangunan rumah permanen sedang dikerjakan. Terserap kabar bahwa pemilik rumah ini adalah salah satu oknum PNS yang merupakan orang dekat Bupati.
Menanggapi isu pemilik rumah pribadi yang sedang dipermasalahkan, 

H.Syarifudin mengatakan jika berbicara mengenai layak atau tidaknya jelas keberadaan rumah pribadi itu tidak sepantasnya ada di lokasi perkantoran ini. Selain berada di jalur hijau, kenapa pemerintah tidak melakukan pembebasan terhadap lahan itu. 

Bisa saja nantinya pihak pemilik lahan membangun bangunan yang mengurangi aspek keindahan, ataupun mengadakan aktifitas yang dapat mengganggu kegiatan perkantoran Bupati. Jadi nanti kita juga akan memanggil pihak Sapras,Aset dan instansi yang berkompeten hearing di kantor Dewan, jelas H. Udin ketua partai PBB Tanjung Jabung Barat.(a.fidal)
Loading...