LSM Petisi Gelar Aksi Dikantor Kejaksaan Sungai Penuh Tuntut Usut Pungutan Komite Dan LKS

Iklan Semua Halaman

Wartawan PORTALBUANA Hanya Yang Tercantum Dalam Box Redaksi dan Dibekali Kartu Pers & Surat Tugas,

LSM Petisi Gelar Aksi Dikantor Kejaksaan Sungai Penuh Tuntut Usut Pungutan Komite Dan LKS

25 November, 2019

PORTALBUANA.COM - SUNGAI PENUH. Terkait adanya pungutan komite dan pembelian LKS Di SMA 1 dan SMA 4 sungai penuh yang dikeluhkan wali murid selaku kontrol sosial dengan kepedulian LSM petisi sakti menggelar aksi dikantor kejaksaan kota sungai penuh menuntut kajari untuk mengusut dan menangkap kepala sekolah beserta oknum oknum yang terlibat dalam pungutan komite di SMA 1 dan SMA 4. Juga telah mengangkangi permendikbud no 75 tahun 2016 

Sebagaimana diketahui sebelumnya beberapa waktu lalu aksi serupa juga telah digelar LSM petisi sakti dikantor DPRD kota sungai penuh dengan tuntutan untuk melakukan tindakan kepada kepala sekolah SMA 1dan kepala Sekola SMA 4 yang diduga telah melakukan pungutan dalam bentuk komite dan pembelian LKS

Dalam orasi indra mano selaku ketua LSM perisi menyampaikan." kami selaku kontrol sosial menyampaikan aspirasi orang tua murid yang selalu mengeluh adanya pungutan komite dan pembelian LKS untuk meminta pihak kejari memanggil kepala dan memeriksa kepala sekolah SMA 1 Dan kepala sekolah SMA 4 sungai penuh serta oknum oknum yang terlibat dalam melakukan pungutan komite dan pembelian LKS. 

Dapat dibayangkan dalam pertri bulan siswa harus membayar komite hingga 200.00. Rupiah bahkan lebih. Kalau dikali kan 1000 orang siswa pertri bulan dalam setahun 3X membayar komite berapa hasil yang didapat pihak komite selama 1 tahun? Setelah kami hitung hitung hampir mencapai miliyaran rupiah uang pungutan komite yang dipungut dari siswa siswa. 

Patut jadi pertanyaan dikemanakan uang komite yang jumlahnya mencapai miliyaran rupiah pertahun tersebut? Apa pun alasan dari pihak sekolah dengan alasan pembangunan sekolah tidak bisa diterima. Apa setiap tahunnya ada pembangunan sekolah? Lalu dana BOS dikemanakan.? Ungkap indra mano dalam penyampaiakn orasi.

Hal senada juga disampaikan dediklen menambahkan dalam orasi." sebagaimana pungutan komite dan pembelian LKS uang jelas tidak mempunyai payung hukum yang menjadi keluhan wali murid apa lagi saat akan mau ujian siswa dipaksakam harus membayar kalau tidak membayar tidak boleh mengikuti ujian. Ini jelas sudah pungli dan pemaksaan. Dalam permendikbud no 75 tahun 2016 jelas telah menerangkan bahwa pihak sekolah tidak dibenarkan pungut apa pun kesiswa. 

Dengan adanya pungutan komite dan pembelian LKS kami meminta kajari untuk memanggil dan memenjarakan oknum oknum yang terlibat dalam pungutan Komite di SMA 1 dan SMA 4 sungai penuh terutama kepala sekolahnya yang diduga sebagai aktor dalam pungutaj komite tersebut ungkap dediklen dalam orasi.

Aksi yang digelar LSM petisi sakti langsung diterima Kasi intel kejari sungai penuh sumarsono mengukapkan."kami akan melakukan pemanggilan terhadap kepala sekolah SMA 1 dan SMA 4 juga pihak yang terlibat dalam pungutan ini sebagaimana dalam laporan rekan rekan LSM petisi kepada pihak kejaksaan. 

Pemanggilan ini tidak tertutup kemungkinan bukan SMA 1 dan SMA 4 saja mungkin akan berdampak ke sekolah lain kalau memang juga ada melakukan pungutan komite juga pembelian LKS. Bilaman nanti ada indikasi pungli kami akan melakukan penindakan sesuai dengan Undang undang. Pungkas kasi intel kejaksaan sungai penuh sumarsono. ( fc) 


Loading...