Bupati Amril Mukminin Kangkangi Keputusan Mahkamah Agung RI

Iklan Semua Halaman

Wartawan PORTALBUANA Hanya Yang Tercantum Dalam Box Redaksi dan Dibekali Kartu Pers & Surat Tugas,
DOWNLOAD APLIKASI PORTALBUANA

Perubahan Terhadap Pengumuman KPU KAB. TJB NOMOR 16


Bupati Amril Mukminin Kangkangi Keputusan Mahkamah Agung RI

28 December, 2019

PORTALBUANA.COM, TUALANG MANDAU, Kepala Desa Tasik Serai Barat Syafarudin, sampai  dengan saat ini tidak mendapatkan tanggapan apapun, bahkan Pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, melalui surat yang dilayangkan kehadapan Bupati Bengkalis : Nomor W1.TUN.823/Prk.02.02/8/2019, Tanggal 20 Agustus 2019, perihal : Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 32/G/2017/PTUN PBR, Tanggal 20 Desember 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 14/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 1 Maret 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 397/K/TUN/2018, tertanggal 24 Juli 2018, hal ini justru menjadi preseden buruh seorang kepala Daerah yang mengkangkangi Keputusan Mahkamah Agung, dimana peradilan tertinggi di Indonesia. 

Hal ini diJelaskan oleh Syafarudin selaku kepala desa yang dimenangkan sebagaimana putusan Mahkamah Agung, dan bahkan surat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah melayangkan kepada Bupati Bengkalis, dan sampai dengan saat ini sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari Bupati sebagai penguasa tertinggi di kabupaten bengkalis ini .

Sementara pengamat Hukum Duri yang tergabung dalam Duri Lawyer Club Drs. SUGINO.SH , yang berkantor di Desa Harapan ini menjelaskan kepada Gabungan Wartawan Duri Mandau Kabupaten bengkalis, bahwa sudah sewajarnya pimpinan tertinggi memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat, dan wajar seorang Pimpinan Menghormati tatanan hukum yang ada sehingga Pimpinan memberikan contoh yang terbaik kehadapan masyarakat .

Putusan Mahkamah Agung RI sudah sifatnya mengikat dan dimenangkan Saudara Syafarudin nah ini kan sudah jelas bahwa dilihat dari kronologis, bahwa Syafarudin memenangkan peradilan dari Tingkat TUN pekanbaru, dan Pengadilan Tinggi TUN Medan, bahkan sampai Mahkamah Agung RI juga dimenangkan, sehingga jelas bahwa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Pengadilan dan Juga pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati sudah jelasnya, sehingga ditingkat peradilan memenangkan kasus Syafarudin ini selaku kepala Desa. 
   
Disisi lain bahwa Syafarudin saat ini menyampaikan perlindungan hukum kepada Bapak Presiden RI bahwa hukum itu tajam kebawah sebagaimana selalu di gembar gemborkan oleh masyarakat, hal ini terbukti yang dialami oleh Syafarudin . 

Lebih jauh wartawan yang tergabung dalam Portal Buana Riau, kembali mempertanyakan apakah Bapak Syafarudin masih mengadakan upaya lain, “ ya bahwa saya saat ini juga masih mengupayakan melaporkan hal ini kepada Pihak Polda Riau, atas dugaan pelanggaran putusan Mahkamah Agung RI”.[AF]