-->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Kabupaten Muratara Laksanakan Musrenbang Melalui Video Conference

Friday, April 17, 2020 | April 17, 2020 WIB Last Updated 2020-04-17T09:47:11Z

PORTALBUANA.COM MUSI RAWAS UTARA, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 diruang pertemuan DPKAD lantai 2.

Acara yang dipimpin langsung oleh Bupati Musi Rawas Utara H.M Syarif Hidayat yang dihadiri Sekda Alwi Roham, Ketua DPRD Efriansyah, Kapolres Kab. Muratara, Dandim 0406, Kepala Kemenag, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui video conference, dengan Narasumber dari pusat Tim Nasional percepatan Penanggulangan Kemiskinan Edi Safrizal dan mewakili Bappeda Prov. Sumatera Selatan Regina Ariyanti, ST. Serta OPD,  Kecamatan dan Desa dilingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara,Jum'at (17/04/2020).

Kepala Bappeda Erwin Syarif, ST.MT dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan Musrenbang kali ini harus dilakukan melalui Video Conference yang terhubung langsung dengan Sekretariat Wakil Presiden RI, Bappeda Provinsi Sumsel sebagai narasumber serta beberapa OPD dan kantor kecamatan yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa.


" Pelaksanaan Musrenbang digelar kali ini melalui video conference karena adanya wabah pendemi Covid-19, tapi ini tidak mengurangi pelaksanaan dalam menyusun Rencana Kerja Kabupaten Muratara Tahun 2021," jelas Erwin.

Dalam laporannya Kepala Bappeda menyampaikan Musrenbang Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai forum koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan yang merupakan kelanjutan dari hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Pra Musrenbang yang merupakan forum sinkronisasi antar usulan prioritas Kecamatan dengan Renja OPD. 

Tersusunnya program dan kegiatan yang benar-benar prioritas, terpadu dan terarah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan OPD.Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Kepala Bappeda juga menyampaikan tujuannya untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi. Terakhir dalam laporannya Kepala Bappeda mengatakan Musrenbang Kabupaten Musi Rawas Utara ini, diikuti lebih kurang 500 orang, baik yang secara langsung, dan sebagian besar melalui video conference, yang terdiri dari unsur, DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara,

OPD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas Utara,Camat,Kepala Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD),Tokoh Masyarakat,Tokoh Pemuda,Tokoh Agama
dan unsur lainnya. 

Dengan tema “Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Komponen Sumber Daya Manusia, Perekonomian Kerakyatan, Konektivitas dan Aksesibiltas Wilayah”, tambah Erwin.

Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara H.M. Syarif Hidayat dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta musrenbang baik yang hadir secara langsung di ruangan ini maupun melalui video conference.

Musrenbang tahun 2020 ini mengambil tema “Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Komponen Sumber Daya Manusia, Perekonomian Kerakyatan, Konektivitas dan Aksesibiltas Wilayah”,
mengandung makna bahwa Pembangunan yang akan dilaksanakan harus difokuskan pada penurunan angka kemiskinan, serta dapat dirasakan pada semua komponen tanpa terkecuali.

Hal yang ingin dicapai melalui musrenbang ini adalah, adanya upaya-upaya percepatan dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam periode 2016—2021, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Musi Rawas Utara yang Makmur, Aman, Cerdas, dan Bermartabat” Bupati juga mengatakan Musrenbang RKPD ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satu tahunan.

Selain itu kata Syarif Musrenbang merupakan kegiatan yang sangat strategis, karena merupakan “Titik Temu” antara proses perencanaan dari atas ke bawah (top-down planning process) dan proses perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning process).

Musrenbang ini juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi,  menghasilkan kesepakatan-kesepakatan serta komitmen-komitmen antar pelaku pembangunan sehingga  akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Utara yang disusun setiap tahunnya melalui  pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, bawah-atas.

Bupati juga menyampaikan
Perekonomian Kabupaten Musi Rawas Utara sampai dengan tahun 2019 secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen. Ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 0,276  dan masuk dalam kategori rendah, artinya ketimpangan pendapatan antar penduduk tidak terlalu jauh.
  
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 3,77 Persen, lebih rendah dari Provinsi Sumatera Selatan dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 64,32. 
Adapun tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 19,12 persen di tahun 2019 dan masih berada di urutan pertama tertinggi di atas provinsi dan nasional, kita terus bekerja keras dalam mengentaskan kemiskinan, Tentunya perlu komitmen yang kuat dari semua stakeholder untuk menekan angka kemiskinan tersebut. 

Dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Virus Corona (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, Bupati juga menyampaikan tentu memiliki dampak yang sangat luas terutama sendi-sendi perekonomian nasional maupun daerah, tak terkecuali di Kabupaten Musi Rawas Utara, mau tidak mau Kita juga harus berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penanganan Covid-19 ini.

Kita harapkan gugus tugas yang telah kita bentuk dapat berperan aktif dan masif dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi ini, implikasi dari pandemi Covid-19 ini juga dirasakan masyarakat, adanya pembatasan sosial memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi perekonomian, yang pasti akan diikuti oleh permasalahan sosial lainnya, hal inilah yang menjadi isu strategis pembangunan di tahun 2021, yang dirumuskan dalam poin-poin berikut :
Persentase angka kemiskinan yang masih tinggi dan cenderung meningkat; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah; Infrastruktur Dasar, Konektivitas dan Pelayanan Dasar; Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Ekonomi; Tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik; Stabilitas sosial dan kamtibmas.

Dalam sambutannya juga Bupati menyampaikan beberapa isu strategis di atas,
" maka diperlukan kemampuan dan kewenangan yang kita miliki untuk dapat menjawab hal tersebut. Namun, Kita optimis, dapat memenuhi beberapa target pencapaian pembangunan di tahun 2021, antara lain ,Pertumbuhan ekonomi antara 4,16 sampai 4,50 persen; Tingkat kemiskinan 18,62 persen; IPM di angka 65,00; Rasio Gini 0,258," pungksnya.(fendi/adv)

×
Berita Terbaru Update
WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251