WARTAWAN PORTAL BUANA YANG SAH, NAMA NYA TERCANTUM DI BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU PERS DAN SURAT TUGAS, IKLANKAN USAHA ANDA BERSAMA KAMI,KONTAK KAMI

Iklan

APLIKASI PORTALBUANA

PBON LIVE STREAMING

Di Duga Pihak Kontraktor Mengabaikan PERDA Yang Ada Di Tanjab Barat

Wednesday, May 13, 2020, May 13, 2020 WIB Last Updated 2020-05-13T12:23:54Z

PORTALBUANA.COM KUALA TUNGKAL. Terkait tindak lanjut pelanggaran Perda no 11 tahun 2015  pasal 16 ayat 1 tentang bongkar muat dan UU 22  Kadis perhubungan Tanjab Samsul Jauhari S.sos  mengatakan telah melaporkan hal ini dan minta petunjuk dan arahan dari Pak Bupati.

Dan pada hari ini kita melakukan rapat membahas untuk mencari solusi atas pelanggaran ini.

Dikatakannya pihak Dinas PU seharusnya menegur rekanan dan menyurati agar berkordinasi dengan pihak terkait dalam hal mobilisasi material dan alat berat sehingga tidak terjadi benturan dilapangan maupun atas aturan yang berlaku.

Menyoal kepada pelanggaran Perda no. 11 pasal 16 ayat 1 tentang bongkar muat yang telah dilanggar pihak rekanan ,hasil rapat menyimpulkan pihak Dinas perhubungan akan memberi surat teguran ke rekanan dan jika tidak di indahkan berlanjut akan dilakukan penyetopan serta denda.

Meminta kepada dinas PU jika dalam pelaksanaan proyek yang berkaitan dalam hal mobilisasi alat maupun material ,pihak rekanan harus mengajukan permohonan atau pemberitahuan kepada pihak terkait sehingga tidak menjadi suatu kendala.

Ramainya pemberitaan mengenai pelanggaran Perda no 11 tahun 2015 yang dilakukan oleh pihak rekanan PT.Bumi Delta Hatten dalam mobilisasi alat berat (interculler)dan material pembangunan Proyek arena MTQ di Tungkal I tentulah sangat beresiko bagi ketahanan jalan kabupaten. Dimana klasifikasi jalan kabupaten tidak layak dilalui oleh alat berat dengan muatan bertonase diatas 12 ton. 

Dikatakan Kadis Perhubungan bahwa ruas jalan parit 7 itu banyak jembatan yang dilalui. Sementara jembatan tersebut sangat rawan kerusakan dan ruas jalan tersebut adalah satu satunya akses jalan Roro yang saat ini berfungsi  jika terjadi kerusakan fatal tentunya akan berdampak terhadap aktifitas masyarakat dan pelabuhan Roro.

Rapat pembahasan tentang Perda no 11 ini dihadiri oleh Kadis Perhubungan(Syamsul Jauhari.S.sos) didampingi oleh Kabid Perhubungan Darat(Faisal Tanjung) Satpol PP,Dinas PU (Hilman)serta perwakilan Satlantas polres Tanjab Barat (Henry).

Ironisnya dari pihak rekanan hanya di hadiri oleh Staf rekanan (Suseno) sedangkan penanggung jawab pelaksanaan proyek dilapangan sedang mengurus administrasi dalam penyelesaian  opname proyek karena akan di lanjutkan setelah lebaran.

Kabid perhubungan darat mengatakan tetap mendukung kegiatan pemerintahan daerah namun selayaknya kita harus ikuti aturan dan setidaknya kordinasi dengan pihak terkait. Hasil rapat ini akan kita laporkan ke Bapak Bupati ,ujar Samsul Jauhari.

Kami dari PUPR sudah memberitahu dengan pihak rekanan supaya berkordinasi dengan dinas perhubungan soal ijin itu, tapi sepertinya kita kecolongan lagi" ujar Hilman(a.fidal)
Komentar

Tampilkan

Terkini

Labuhanbatu

+