WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Rapat Pendataan Warga Penerima BLT Kades Ladeh Tidak Libatkan BPD Terkesan Tertutup

Monday, May 04, 2020 | May 04, 2020 WIB Last Updated 2020-05-04T12:46:12Z

PORTALBUANA.COM KERINCI. Bantuan Langsung Tunai ( BLT)  yang akan diserahkan Kewarga kurang mampu dengan menggunakan DD dimasa pandemi virus covid-19 yang sebelumnya warga yang berhak menerima tersebut sebelumnya didata terlebih dahulu oleh kades. 

Dalm pendataan warga yang berhak menerima BLT terleibih dahulu kades harus melaksanakan rapat melalui musyawarah desa yang dihadiri tokoh masyarakat. BPD. Tokoh adat dan perangkat desa.

Namun lain halnya kades ladeh kecamatan depati tujuh kabupaten kerinci candra setyawan dalam melaksanakan musyawarah desa untuk pendataan warga yang akan menerima BLT tidak melibatkan BPD yang dilaksanakan dikantor desa ladeh sabtu 02/05/2020. tersekesan tertutup dalam musyawarah desa tersebut 

Salah seorang BPD saat diconfirmasi awak portal buana menyebutkan. " musyawarah desa yang diselenggarakan kades ladeh untuk pemahasan calon penerima BLT kami dari BPD tidak diikut sertakan. Yang hadir dalam musyawarah tersebut hanya orang dekat kades sendiri.

Kades sendiri mengatakan kalau BPD terpilih belum dilantik. Kalau memang belum dilantik BPD lama masih ada. Tidak mungkin ada kekosongan BPD sebagai pengawasan desa. Apa fungsi kami sebagai pengawas desa tidak dilibatkan dalam musyawarah desa untuk pendataan warga yang akan menerima BLT ini. 

Adapun yang hadir dalam rapat tersebut petugas masjid juga satu orang adat yang saat itu selesai melaksanakan shalat zuhur. Rapat yang diadakan ini tidak memenuhi prosedur.Ungkap BPD.

Lebih lanjut BPD menambahkan. " pengerjaan irigasi yang dikerja tahun 2019 saya menilai sudah gagal konstruksi asal jadi saja. Pasalnya sudah sering jebol. Yang anehnya lagi saat sebelum pemeriksaan dari inspektorat sudah sering diperbaiki drainase yang jebol tersebut.

Setelah selesai pemeriksaan dari inspektorat drainase itu jebol lagi namun dibiarkan saja. Yang dapat membahayakan masyarakat yang akan lewat bisa terperosok ke drainase yang saat ini sudah jebol pungkas salah seorang BPD. 

Disisi lain ketua DPD KPK TIPIKOR menyampaikan. " setelah saya cermati apa yang disampaikan BPD terkait musyawarah desa dalam pembahasan warga yang akan mendapatkan BLT tidak melibatkan BPD ini jelas kades sudah meyalahi aturan. Terkesan tertutup. 

Begitu juga dengan pengerjaan drainase yang dinilai gagal konstruksi asal jadi. Yang mana sebelumnya pengerjaan tembok penahan yang juga sudah ambruk sebagaimana investigasi dilapangan beberapa waktu lalu juga gagal konstruksi ini merupakan indikasi dugaan korupsi.

Dalam hal ini saya akan kumpulkan bukti bukti yang saat ini RAB sudah ada saya akan laporkan kekejaksaan negeri sungai penuh untuk dapat menindak kades ladeh candra pungkas ketua DPD KPK TIPIKOR boy bunyamin. ( fc)

×
Berita Terbaru Update