-->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Gelar Kesarjanaan Edminudin Anggota DPRD Kab Kerinci Dalam Penyelidikan Polda Jambi

Thursday, June 04, 2020 | June 04, 2020 WIB Last Updated 2020-06-04T02:42:09Z

PORTALBUANA COM JAMBI. Pada era jaman yang modern dan canggih ini banyak pula orang yg ingin bergengsi gengsian, bergaya gayaan  mengunakan gelar kesarjanaan strata 1 dan strata 2 SE, S.os MH, M.si dll mereka ingin d pandang  sebagai orang yg berpendidikan tinggi terhormat yang kesan wah 

Hal ini sah sah saja tetapi harus d tempuh sesusuai dengan ketentuan peraturan dan UU yang beraku. Seperti yang terjadi kepada anggota DPRD kab. Kerinci EDMINUDIN dari partai Gerindra imengunakan gelar akdemik Sarjana Ekonomi. (SE) dalam saat ini bermasalah dengan hukum yang di periksa oleh polda prov. Jambi

Hasan Basri. SH.MH pengacara dan juga sebagai penasehat hukum portal Buana yang mendampingi kliennya dipolda Jambi  sebagai saksi dalam perkara ini saat di hubungi via tlp. Menyampaikan bahwa gelar akdemik Edminudin saat ini masih tahap penyelidikan dan penyidikan polda Jambi, 

hasan juga menjelaskan  sebagimana dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.” Pada ayat (2) ditegaskan bahwa gelar akademik tersebut hanya dibenarkan bila diberikan oleh PT terakreditasi. 

Jika ada yang nekat memakai gelar dari PT tak terakreditasi, maka dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Larangan tentang ini telah ditegaskan pada Pasal 28 ayat (6) dan (7) UU No 12 tersebut. Dikatakan, “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.”

Pasal 93 UU No 12 tersebut menyatakan, bahwa perseorangan, organisasi, atau penyelenggara PT yang menentang pasal-pasal di atas dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau penjara denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ungkap hasan.

Pada kesempatan ini hasan juga sampaikan bahwa edminudin telah menggunakan gelar akademik SE. Yg di duga keluarkan oleh STIE Ady Niaga bekasi Jakarta tahun 2011." pungkas hasan basri SH. MH. ( fc)
×
Berita Terbaru Update
WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251