WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Kunjungan Ketua DPRD Bengkalis Ke DPRD Pelalawan

Kadis PMD Larang Ada Pungli Terkait Bantuan

Monday, June 15, 2020 | June 15, 2020 WIB Last Updated 2020-06-15T05:14:30Z

PORTALBUANA.COM, LABUHANBATU. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Labuhanbatu menegaskan larangan (pungutan liar) pungli dikalangan masyarakat. Karena itu dirinya memanggil para Kepala Desa guna menyampaikan peringatan.Penegasan itu terkait maraknya tudingan tentang dugaan pemotongan pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, pembagian sembako dan Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) di masyarakat desa.

“Dari hal tersebut, Dinas PMD Labuhanbatu memanggil seluruh Kepala Desa dan seluruh BPD SE-Kabupaten Labuhanbatu,” ujar Kadis PMD Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan, kepada awak media, Senin (15/6/2020) Juni 2020.

Abdi menjelaskan maksud dan pemanggilan Kepala Desa ke Dinas PMD Labuhanbatu sekaligus untuk memberikan sosialisasi tentang larangan pungli terkait pembagian sembako dana dan bansos lainnya.

“Kalaupun ada pemberian berbentuk uang terimakasih dari masyarakat yang menerima bantuan sembako juga dana bansos, kita minta aparat desa mulai dari Kades, Kepdus dan BPD, agar tidak menerima uang imbalan dimaksud. Walaupun ikhlas pemberian, jangan diterima,” sebut Abdi.

Menurut Abdi, hal itu dilakukan untuk menghilangkan tudingan adanya dugaan pungli dalam pembagian sembako dan dana bansos di masyarakat desa.

Disinggung tentang dana desa yang diperuntukan pekerjaan swakelola padat karya di desa, dirinya menyebutkan, itu belum bisa di laksanakan. Sebab, masih tahap pemberian bantuan BLT-DD di Desa.

“Untuk swakelola Padat Karya di desa pencairan dana desa dibagi secara bertahap dari 40 persen. Yang dibagi dalam tiga tahap pencairan. Tahap pertama 15%. Tahap kedua 15 persen, dan tahap ketiga 10 persen, artinya masih dalam proses. Dan kita nanti akan buat program untuk Desa Cerdas,” pungkas Abdi.