WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Pembangunan WC di Arena MTQ Tanjab barat Bernilai 1 Miliar Lebih Tanpa Plang Merk

Friday, June 05, 2020 | June 05, 2020 WIB Last Updated 2020-06-05T06:02:47Z

PORTALBUANA.COM KUALA TUNGKAL. proyek pembangunan WC di arena MTQ bernilai Miliaran Rupiah di Desa Tungkal I Kecamatan Tungkal ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkesan proyek tanpa pengawassan.

Di karenakan pembangunan yang mulai tahap dikerjakan itu sampai saat ini tidak memiliki plang papan nama informasi proyek.

Hal tersebut menjadi perhatian ketua LSM LAPEN Erwinsyah (Choz), yang turut prihatin terkait proyek yang menelan Miliaran milik pemkab itu tidak memiliki papan proyek .

Ewin Choz ini meminta Pemkab dan Dewan memanggil Dinas terkait serta konsultan untuk diberikan sanksi. Agar kontraktor, konsultan serta Dinas yang tidak menaati aturan seperti ini bisa membuat cacat buruk program pemkab.

“Pengerjaan proyek yang tidak menaati atau melanggar aturan bisa membuat cacat program Pemerintah Kabupaten dan harus diberikan sanksi”, ujar choz.

Erwin juga mengatakan, proyek yang tidak memiliki papan nama sudah jelas mengakangi peraturan, karena proyek yang mengunakan anggaran Negara wajib mematuhi aturan sebagaimana yang telah tertuang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70

Menurutnya papan nama proyek sangat penting,karena dengan adanya papan nama proyek,masyarakat dan lembaga mudah mengawasi secara langsung pekerjaan.

jika terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan,bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai spek.

“Ya, Kontraktor yang tidak memasang papan nama proyek patut dicurigai, karena tidak mungkin kontraktor tidak mengetahui tentang aturan,”Tegasnya Kamis (4/6/2020).

Erwin juga menegaskan kontraktor yang berani mengakangi aturan akibat lemahnya pengawasan dari Dinas dan kosultan. Karena sudah jelas dalam aturan setiap proyek tanpa papan nama  merupakan sebuah pelanggaran, karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan. Selain melanggar aturan Perpres, juga melanggar Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tukas Erwin choz.(Fidal/tim