WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Kunjungan Ketua DPRD Bengkalis Ke DPRD Pelalawan

Pemberhentian Perangkat Desa, kades Koto Tengah Bahder Johan Tetap Besikeras Melawan Hukum

Thursday, June 18, 2020 | June 18, 2020 WIB Last Updated 2020-06-18T12:10:52Z

PORTALBUANA.COM KERINCI Pemberhentian perangkat desa koto tengah kecamatan siulak kabupaten kerinci secara sepihak tanpa melalui prosodur diberhentikan oleh erpilih BAHDER Johan sehingga menimbulkan gejolak san kisteru dikantor kades koto tangah kamis 18/6/2020

Namun gejolak dan kisteru yang tengah terjadi bahder johan selaku kades seperti tidak menghiraukan tetap akan memberhentikan perangkat desa yang lama dengan alasan tidak berkerja dengan benar

Kades BAHDER Johan saat di konfirmasi oleh ketua KPK TIPIKOR Boy Bunyamin mengukapkan. " saya tetap memberhentikan perangkat desa tersebut jika tidak selesai di kecamatan akan membawa kasus ini ke pemdes bahkan ke pengadilan ungkap kades

Menurut ketua KPK Tipikor Boy Bunyamin, mengatakan bahwa kades ini memang tidak tau undang undang se enak nya saja berhentikan perangkat desa yang telah lulus mengikuti seleksi tes perangkat desa. 

Sebagaimana dalam surat ederan bupati menyebutkan dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus berdasarkan :

1. UU no 6 tahun 2014 tentang desa 
2. Peraturan menteri dalam negeri no 83 tahun 2015 penganggkatan dan pemberhentian perangkat desa
3. Peraturan menteri dalam negeri no 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa
4. Peraturan menteri dalam negeri no 67 tahun 2017 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri no 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. 
5. Peraturan daerah kabupaten kerinci no 3 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa dan perangkat desa
6. Peraturan bupati kerinci no 6 tahun 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
Dalam hal ini jelas kades koto tengah bahder johan telah mengangkangi surat edaran bupati kerinci pungkas ketua DPD KPK TIPIKOR boy bunyamin.

Ditempat terpisah camat siulak Sutarman saat dikonfirmasi menyebutkan. " terkait pemberhentian perangkat desa oleh kades koto tengah saya sendiri belum berani mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian perangkat desa. Karena tidak ada memenuhi unsur persyaratan sebagaiamana yang tertuang didalam surat edaran dan peraturan menteri dalam negeri. Jelas saya tolak karna tidak sesua prosedur yang berlaku saya pun pernah layangkan surat teguran tapi kades tidak memahami isi surat tersebut. Ungkap camat siulak Sutarman. SE. ( fc)