WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan


 

Kunjungan Ketua DPRD Bengkalis Ke DPRD Pelalawan

Politik Kekerabatan Merupakan Pelemahan Demokrasi (Gerakan anti politik Dinasti)

Tuesday, June 16, 2020 | June 16, 2020 WIB Last Updated 2020-06-16T05:15:26Z

Oleh: Syamsul Bahri, SE 

PORTALBUANA.COM OPINI. Politik kekerabatan atau politik dinasti bukan persoalan baru dalam ranah politik di Indonesia, bahkan sudah ada sejak dulu kala, namun politik kekerabatan ini semakin melaju dan menguat semakin cepatnya, bukan hanya dalam ranah partia politik, sudah masuk ke ranah perebutan kepala daerah melalui ajang Pemilu-KADA yang dilaksanakan secara normal 5 tahun sekali. 

Sesungguhnya Politik kekerabatan atau Politik Dinasti adalah sebuah politik dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hubungan keluarga dan berusaha mempertahankan kekuasaan secara berkelanjutan bahkan terus menerus. Memang difahami Politik dinasti dalam impementasinya cenderung bahkan lebih identik dan mendekati pola dan system kerajaan atau monarchi, sebab kepemimpinan dalam sebuah kekuasaan akan dilanjutkan atau diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. 

Jika pola system politik ini dibiarkan berkembang dengan massivenya menjadi trend politik di Demokrasi Politik Indonesia yang dilegalkan, demokrasi yang sesungguhnya akan hilang dan berubah menjadi system demokrasi yang monarchi, gejela tersebut akan menyebar di Pemerintahan dan Organisasi Partai Politik, sehingga para Tokoh yang memilki kemampauan manajemen, nilai kepemeimpinan, nilai integritas dan memang memilki nilai Pancasila yang murni dan konsekwen, dan sangat peduli dengan negara terutama kepedulian akan pembangunan yang berbasis pada UUD 1945 nyaris tidak memilki kekuatan menjadi pemimpin, namun pemimpin yang berbasis populeritas, financial, kepentingan kelompok dan Politik Dinasti menjadi pemimpin yang memimpin. 

Jika system kerajaan atau monarchi kepemimpinan di proses melalui penunjukan putra mahkota yang ditunjuk langsung oleh sang raja, maka politik dinasti saat ini lewat jalur politik procedural yang dirancang lebih awal baik melalui pendekatan kekuasaan yang sedang berjalan antara lain melalui pendekatan anak atau keluarga para elite masuk institusi, termasuk ASN yang disiapkan, bahkan peluang Partai Politik. 

Sehingga politik dinasti adalah politik patrimonialistik terselubung yang dilakukan melalui jalur prosedural yang berusaha dilegalkan melalui jalur demokrasi langsung saat ini, tentunya money politik dengan kekuatan financial yang cukup besar berusaha mengajak pemilih untuk memilih calon yang dicalonkan, bahkan tidak menutup kemungkinan melalui system merangkul partai pengusung dan partai pendukung yang cenderung bermain dalam koalisi besar, bahkan akan berusaha untuk bertarung dengan kotak kosong. 

Menurut Esty Ekawati dalam tulisannya Dilema Politik Dinasti di Indonesia (2015) menjelaskan, praktik ini jadi kian massive lantaran ada kebijakan otonomi daerah yang melahirkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana pemimpin daerah dipimpin langsung oleh warganya. Masalahnya, tingginya ongkos politik (cost and money politic) dan besarnya “keuntungan” yang diperoleh jika menjadi kepala daerah, akhirnya membuat angan-angan demokrasi daerah itu berbelok. 

Kini, mereka yang duduk sebagai kepala daerah tak bisa dilepaskan dari para pejabat petahana, atau politik dinasti yang sudah ada sebelumnya, bahkan praktIk dinasti poltik semakin menjadi trend dan masive setelah Majelis Konstitusi (MK) pada 8 Juli 2015 secara tak langsung melegalkan politik dinasti. Menurut Pengamat politik Hamdi Muluk.

“bahwa politi dinasti atau clan Politik sesungguhnya tidak ada yang salah. Menurutnya hal tersebut terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia”. 

Selain itu, sebuah dinasti atau clan tidak hanya terjadi di politik saja, tapi terjadi di seluruh bidang maupun profesi. Jadi menurutnya, hal semacam ini lumrah terjadi dimana pun. Faktanya Dinasty politik sudah banyak menyebar awalnya bermula di Pulau Jawa, saat sekarang sudah merambah ke luar pulau Jawa, terbukti di beberapa daerah politik itu menjadi trand, ternyata Politik Dinasti itu enak dan nyaman, bahkan pada Pemilu-KADA tahun 2020 trend tersebut juga sudah berkembang dengan baik. 

Sesungguhnya sangat disadari politik dinasti itu tidak dilarang dan mungkin secara etika melanggar etika yang ditakutkan dengan politik dinasti itu bukan politik dinastinya, bahwa yang perlu dihindari bahkan dihentikan adalah jangan sampai terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), baik Pra, Pelaksanaan, dan pasca Pilkada dan Itulah yang dikhawatirkan oleh masyarakat, jika sebuah keluarga sedang membangun politik dinasti.

 Jangan sampai kekuasaan disalahgunakan untuk hal-hal tersebut diatas. Menurutnya itu yang harus dijaga oleh sebuah keluarga yang terjun dalam sebuah dunia politik. Politik dinasti harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi.