WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Temuan BPK, Kerugian Negara 1.7 M di Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Diduga Belum Tersentuh Hukum

Saturday, June 20, 2020 | June 20, 2020 WIB Last Updated 2020-06-20T10:29:01Z

PORTALBUANA.COM SUNGAI PENUH. Alergi terhadap wartawan, pun akhirnya, Martin Kahpiasa, ST. Kepala Dinas PUPR Kota Sungai Penuh welcome dan membuka diri dalam rangka konfirmasi terkait dugaan permasalahan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara sebesar 1,7 miliyar di Dinas PUPR pada tahun 2017 lalu yang dilaporkan Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) ke Polres Kerinci.
Dilansir viralutama.co.id Dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Kamis (19 juni 2020), terkait laporan tersebut,  Martin mengatakan, “Ini sudah menjadi temuan BPK, sudah di ansur sebagiannya, dan di kembalikan ke Negara oleh rekanan kontraktor,” tuturnya.
“Kami juga bekerjasama dengan inspektorat Kota Sungai Penuh dan kami juga selalu updating setiap tahunnya.”
Masih Martin,  “memang  dulu pada tahun 2017 yang lalu, salah satu ormas pernah datang menanyakan permasalahan terkait adanya temuan kegiatan Dinas PUPR tahun 2017 yang merugikan negara sebesar 1,7 miliyar. Saya rasa itu hanya miss komunikasi saja, dan itu sudah diangsur pembayarannya oleh pihak ketiga,” ujar Martin.
Wandiadi Ketua Ormas Pemantau Keuangan Negara (PKN) dikonfirmasi gerhanaonline.net melalui telepon selulernya mengatakan, “sesuai dengan hasil investigasi dan temuan yang didapatkan dilapangan, dinas PUPR tidak bisa menunjukkan slip setoran pembayaran kepada Negara dari kerugian, sehingga kuat dugaan Dinas PUPR Kota Sungai Penuh telah sengaja menutup nutupi hal tersebut kepada publik yang terkesan konspirasi jahat,” ujar Wandi.
“Sehingga kita menduga keras bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, yang merugikan negara sebesar 1, 7 miliyar, dan itu harus diungkap oleh penegak hukum,” ucap Wandi.
“Selain dari temuan tersebut, dan berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pemberantasan pidana korupsi, bahwasanya hal tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, yaitu merupakan alat bukti kuat sebagai acuan pihak penegak hukum untuk menaikkan status dalam proses liddik kepada terlapor,” tambahnya.
Namun ironisnya, sampai saat ini sudah berjalan tiga tahun permasalahan di Dinas PUPR terkait adanya dugaan tidak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 1,7 miliyar dan terbukti pula oleh temuan BPK, masih belum ada proses pengembangan dari laporan tersebut tutur Wandi.
Ketua Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Wandiadi berharap kepada penegak hukum, yakni Polres Kerinci untuk segera melakukan pengembangan dari laporan yang sudah dimasukkannya tiga tahun lalu, dan segera mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan negara 1, 7 miliyar di Dinas PUPR tahun 2017 tersebut.( rls)