WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan


 

Demi Hasrat, Ardinal Mantan Kades Koto Payang melakukan hal tak pantas Di Desa

Thursday, July 16, 2020 | July 16, 2020 WIB Last Updated 2020-07-16T15:23:21Z

PORTALBUANA.COM KERINCI. Banyak orang banyak ragamnya banyak pula caranya dan tingkahnya apalagi sudah mendapatkan jabatan tidak peduli dengan keluhan masyarakat tidak lagi ingat janji - janji politiknya. 

Hal ini terjadi dengan masyarakat Desa Koto Payang kecamatan depati tujuh kabupaten kerinci, masyarakatnya teriak karena kantor kepala desanya di bongkar oleh Ardinal saat menjabat kepala desa tahun 2019, 

Tanpa melalui musyawarah desa, tokoh adat juga masyarakat, ardinal dengan semena-mena berlindung dibalik jabatannya sebagai pemimpin desa. Semaunya tanpa musyawarah merobohkan kantor desa yang masih layak digunakan.

Namun masyarakat Desa koto payang atas perbuatan kades tersebut tetap menuntut keadilan dan tak segan mereka menggunakan jasa lembaga bantuan hukum Hasan Basri. SH.MH. 

hal tersebut dibenarkan oleh hasan saat diminta penjelasannya via telpon celular,"ya kita sudah terima surat kuasa dari perwakilan masyarakat koto payang. 

Masyarakat desa koto payang telah mendatangi saya meminta untuk pengusutan lebih lanjut. Laporan sudah kita layangkan ke camat, sekda. Bupati. Pemdes, pengelolaan aset, inspektorat. Kita menungggu tindakan dan langkah apa yang akan diambil pemerintah, mari sama sama kita kontrol. tegas hasan 

Hasan lebih lanjut  mengatakan " sebagaimana surat untuk penindakan lebih lanjut terhadap mantan kades ini yang sudah kita layang ke instansi terkait bilamana tidak ada tanggapan hal ini akan saya lanjutkan ke ranah hukum.ungkap hasan. 

Saat ditanyakan pelangggaran apa yang Telah dilakukan  oleh Ardinal. Hasan menjawab "salah satunya pelanggaran yang telah dilanggar mantan kades,  Permendagri no 1 tahun 2016 dan permendagri no 20 tahun 2018. Dalam Pelanggaran tersebut di duga ada unsur pidana

Kita lihat saja nanti kita berupaya dan berjuang mencari keadilan. Hasrat Ardinal yang menghapus aset  kantor kepala desa ada dugaan penyalahgunaan jabatan dan menyalahi peraturan perundang - undangan harus dipertanggung jawabkan secara hukum. " Pungkas Hasan Basri SH,MH. (Fc) 

No comments:

Post a Comment