-->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD Tanjab Barat Curigai Pemkab Ada Main Mata Sama Pihak PT.PETRO CHINA

Thursday, July 09, 2020 | July 09, 2020 WIB Last Updated 2020-07-09T12:47:32Z

PORTALBUANA.COM KUALA TUNGKAL. Polemik Antara keinginan tahuan dan keterbukaan validasi data tentang berapa jumlah sumur bor, gas dan berapa jumlah persentase penghitungan hasil. masih menjadi tanda tanya besar untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pemerintah daerah.

pasal nya pemerintah daerah dianggap berdalih dan berlindung mengatas namakan undang - undang nomor 23 tentang migas.

Para anggota DPRD kabupaten Tanjung Jabung Barat, mulai dari Wakil pimpinan sampai anggota komisi II DPRD mempertanyakan ke Absahan tentang data yang disampaikan oleh pihak petrochina
Akan tetapi pemerintah daerah seolah tidak mengindahkan, akan keterbukaan agar masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Barat tau berapa jumlah persentase dari banyaknya sumur yang dieksplorasi dari Bumi Serengkuh Dayung Serentak ketujuan.

Syufrayogi Syaiful, S.ip. mengatakan,pemerintah daerah seharusnya mengkritisi kenerja para pihak perusahaan tersebut.

"Itu pihak swasta yang mengeruk   hasil dari kabupaten kita, kok kita hanya menonton dan Hanya menunggu hasil tanpa mengetahui apakah benar sesuai data yang sebenarnya" ujar Syufrayogi Syaiful. Saat dikonfirmasi
Keterangan perintah daerah sebelumnya atas aturan undang-undang nomor 23 tersebut, dianggap seolah tidak mau tau dan hanya menunggu hasil pembagian berapa yang didapat. 

Syufrayogi Syaiful juga membandingkan dengan tindakan pemerintah daerah sebelumnya, pasalnya pemerintah daerah sebelumnya dengan mudah menyegel perusahaan yang dianggap memanipulasi data.

"Yang di jelaskan pemkab sebagai alasan untuk tidik ikut responsif dan terbuka atas permintaan dewan patut di curigai, pertama jika betul pemkab tak punya kewenangan, lantas apa yg mendasari peristiwa “penyegelan” sumur yg dilakukan pada zaman Bang Usman, kedua penyebutan UU no 23 yg disebut oleh pemkab itu salah, seharusnya UU no 33 th 2004 yg dipakai, artinya Pemkab tak punya keseriusan dalam mengkaji persoalan mengenai migas" geram anggota dewan muda politisi Golkar ini.

Ia mencurigai pihak pemerintah daerah seolah bermain dangan pihak petrochina, dibalik polemik akan ke Absahan data dan persentase bagi hasil.

"Atau sudah ada pembicaraan tertutup antara petrochina dan pemkab tanpa melibatkan rakyat" pungkasnya.(tim)

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update
WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251