--> WARTAWAN PORTAL BUANA YANG SAH, NAMA NYA TERCANTUM DI BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU PERS DAN SURAT TUGAS, IKLANKAN USAHA ANDA BERSAMA KAMI,KONTAK KAMI

Iklan


APLIKASI PORTALBUANA

Keributan Di Dinas Pendidikan Kab Kerinci Ajudan Kadis Ajak LSM Adu Jotos

Tuesday, July 28, 2020, July 28, 2020 WIB Last Updated 2020-07-28T14:50:03Z

PORTALBUANA.COM - KERINCI. Peritiwa penghalangan terhadap anggota pers dan LSM di kantor dinas Pendidikan kabupaten kerinci yang dilakukan oleh Ajudan penjaga pintu ruangan Kepala Dinas Pendidikan selasa 28/07/2020 sehingga nyaris menimbulkan bentrok dan adu jotos terhadap doni ketua LSM Forjam Yang akan konfirmasi terkait dugaan pungli di dinas pendidikan jelas telah melanggar UU pers No 40 tahun 1999. berbuntut panjang pasalnya Ajudan dilaporkan ke pihak aparat hukum.  

Undang-undang Pers memang masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan, aparat penegak hukum kita belum mempunyai perspektif yang sama mengenai UU Pers tersebut, hampir sebagian besar perkara yang berhubungan dengan pers didakwa Jaksa dengan KUHP.

Demikian juga Hakim yang mau memeriksa dan memutus perkara pers yang didakwa dengan KUHP. Yang menjadi dasar dipakainya suatu undang-undang khusus di luar KUHP adalah jika UU tersebut termasuk lex specialist, dalam arti aturan khusus itu mengatur hal yang sama.

Hasan Basri SH, MH selaku pengacara angkat bicara, "Sangat Disayangkan keributan yang terjadi Di dinas pendidikan Kabupaten Kerinci ajudan dengan gagahnya mengajak LSM adu jotos. Hal tersebut tidak perlu terjadi karena pers dan LSM dalam menjalankan profesinya di lindungi oleh undang jika dilanggar maka dapat di ancam dengan  Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999) 

Yang telah mengatur tentang ancaman pidana yaitu setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), adapun dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers.

Pers maupun LSM mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan dalam Pasal 4 ayat (4) disebutkan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan umum, wartawan mempunyai hak tolak. Ungkap Hasan. 

Selanjutnya hasan menambahkan. " kearoganan Ajudan Kadis ini yang telah memancing emosi pers dan LSM, saya selaku pengacara akan mengusut. Di duga Kadis sudah ada berkonfirasi dengan ajudan untuk membatasi pergerakan LSM dan Wartawan yang ingin konfirmasi. Pungkas Hasan Basri SH MH ( Fc) 
Komentar

Tampilkan

Terkini

Labuhanbatu

+