-->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Ketua Komisi ll DPRD Tanjab Barat Angkat Bicara Soal PT. Petrochina

Friday, July 10, 2020 | July 10, 2020 WIB Last Updated 2020-07-10T14:45:15Z

PORTALBUANA.COM KUALA TUNGKAL. Kritikan DPD KNPI Tanjab Barat soal minimnya tenaga kerja daerah di perusahaan langsung direspon ketua komisi II DPRD kabupaten Tanjab Barat.

Ketua komisi II DPRD kabupaten Tanjab Barat Nur Kholis, ST juga berkomentar terkait tenaga kerja daerah yang belum maksimal menikmati keberadaan perusahaan di Tanjab Barat.

" Menekankan kepada perusahaan untuk tetap komitmen memberdayakan masyarakat lokal, dalam merekrut tenaga kerja " kata ketua komisi II ini Jum'at (10/7/2020). 

Beberapa pertemuan dengan masyarakat baik melalui reses dan warung kopi salah satu yang menjadi keluhan adalah masalah kurangnya lapangan pekerjaan.

" Kita mengingatkan kepada perusahaan baik skala lokal maupun nasional, baik yang bergerak di bidang perkebunan, industri dan  pertambangan menjalankan komitmen nya sesuai konstitusi yang berlaku, "tegasnya.

Disamping itu juga, terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan coba untuk diperhatikan lagi karena masyarakat masih mengawasi setiap langkah yang diambil perusahaan.

" Kita mau masyarakat itu diberdayakan bukan di tipu daya, "sebut politisi Golkar ini.

Kita apresiasi kepada perusahaan yang mau ikuti aturan. investasi kita dukung tapi kepedulian terhadap lingkungan sekitar itu wajib karena kita ingin maju bersama sama memajukan daerah ini, "tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, sekretaris DPD KNPI Tanjab Barat, Lukman Nurohim, S. Sos mengatakan, pihak Petro China beserta sub kontraktor nya jangan hanya mengeruk sumber daya alam Tanjab Barat saja.

" Eksplorasi migas yang mereka lakukan di Tanjab Barat tidak ada imbal baliknya terhadap putra daerah, dari ribuan orang tenaga kerja yang ada di sana hanya 276 orang yang tercatat sebagai putra daerah, "katanya.

Menurutnya juga, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten Tanjab Barat, tidak hanya diam dan terpaku, " pemkab harus tegas terhadap perusahaan, masak perusahaan besar sekelas Petrochina hanya menyerap tenaga kerja daerah hanya 25 persen saja, " sebutnya.

Dia juga menjelaskan, DPD KNPI sepakat dengan DPRD kabupaten Tanjab Barat terkait soal Petro China. Pemkab harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

" Kami sepakat dengan apa yang di sampaikan anggota dan unsur pimpinan DPRD kabupaten Tanjab Barat, pemkab harus terbuka soal Petro China ini, baik itu soal tenaga kerja maupun soal jumlah data ril sumur migas," pungkasnya.

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update
WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251