-->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Hasan Basri SH. MH : Oknum DPRD Kab Kerinci Diduga Main Proyek,Kangkangi UU No 27 Tahun 2009

Wednesday, August 05, 2020 | August 05, 2020 WIB Last Updated 2020-08-05T05:23:15Z

PORTALBUANA.COM - KERINCI. Terkait dugaan adanya keterlibatan oknum anggota dewan DPRD kabupaten ikut serta bermain proyek Sehingga mengundang kepedulian Aliansi Merah Putih Indonesia ( AMPI) adanya keterlibatan  oknum dewan tersebut. 

Dengan rasa kepedulian Aliansi Merah Putih Indonesia Menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD kabupaten kerinci Rabu 05/08/2020 

Hasan Basri SH, MH selaku pengacara sekaligus pembina AMPI angkat bicara. "terkait aksi unjuk rasa yang digelar rekan rekan LSM merupakan sebagai bentuk kepedulian menyuarakan ketidak beresan dan telah menyalahi wewenang jabatan dari Oknum Anggota DPRD kabupaten Kerinci yang diduga telah ikut serta bermain proyek. 

Hal ini bilamana memang terjadi saya menuntut oknum anggota DPRD yang diduga bermain Proyek segera menghentikan serta minta Dewan Kehormatan bertindak dan bersikap tegas terhadap anggota DPRD yang bermain Proyek jangan terkesan DK menutup mata dan pura pura tidak tau. 

Hal ini akan berbahaya sehingga marwah DPRD hilang dan dipandang jelek dimata masyarakat karena telah membiarkan hal tersebut. Didalam. Didalam aturan jelas sudah ada Larangan DPRD tidak dibenar bermain proyek diatur  berdasarkan UU no 27 tahun 2009  instruksi agar MPR, DPR.DPRD untuk tidak ikut serta bermain proyek di lingngkup SKPD. Ungkap Hasan 

Selanjutnya Hasan menambahkan. Adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam bermain proyek diharapkan Dewan Kehormatan dapat memproses berdasarkan mekanisme yang berlaku.
“Perlu ada tindakan positif dari DK agar citra lembaga DPRD di mata warga tidak tercoreng. Oleh oknum anggota DPRD yang monopoli bermain Proyek.   angggota DPR terpilih yang mewakili   masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan masalah,” 

Secara eksplisit memang tidak ada peraturan yang melarang anggota DPR/DPRD untuk menjabat sebagai direksi dan komisaris suatu perseroan.

“Selain itu, anggota DPR/DPRD juga tidak dilarang untuk duduk sebagai pemegang saham suatu perseroan. Akan tetapi, harus diingat bahwa pekerjaan lain apapun yang juga dilakukan oleh anggota DPR/DPRD, tidak boleh ada hubungannya dengan wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR/DPRD,” terangnya.

Ditegaskan  sebagai wakil rakyat, sejatinya dewan menjadi kontrol terhadap eksekutif dan sebagai barometer menuju Kabupaten Kerinci Lebih baik bukan semakin Buruk  jika anggota DPRD terlibat dalam proyek, apalagi hingga terjadi tindakan korupsi, itu sudah merupakan penyalahgunaan wewenang. Ancamannya pidana 20 tahun penjara. Jangan main-main proyek,” pungkas Hasan Basri SH MH. ( fc) 

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update
WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251