-->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Home Stay Ilegal Menjamur, DPRD Kab Kerinci Sorot Dinas Periwisata

Wednesday, August 26, 2020 | August 26, 2020 WIB Last Updated 2020-08-26T12:54:58Z

PORTALBUANA.COM - KERINCI. Terkait dugaan lambannya Pembinaan, Penyuluhan, dan Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci tentang homestay yang tak mengantongi surat izin serta Destinasi wisata baik itu swasta maupun Bumdes, yang dipimpin lansung oleh Plt. Kadis Pariwisata JUANDA S, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci dari Komisi II sorot kinerjanya.

Hal ini diungkap lansung oleh Amrizal  selaku anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kerinci pada Selasa, 25/08/2020 siang didepan ruang komisi II DPRD Kabupaten Kerinci, kepada awak media beliau menyampaikan,

"Kami sudah mendesak kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci untuk bekerja sama dengan Dinas Perizinan Kabupaten Kerinci dalam hal Pendataan, Penyuluhan serta Pembinaan  terhadap homestay yang belum mengantongi surat izin atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), ungkapnya.

Saat ditanyakan awak media terkait sejauh ini sesuai informasi yang diperoleh dari lebih kurang 36 homestay yang ada, hanya dua homestay yang telah mengantongi surat izin (TDUP) tersebut anggota Komisi II tersebut membenarkan informasi tersebut,

"Benar, untuk sekarang ini memang baru dua homestay yang telah mengantongi surat izin, makanya kita terus mendesak kepada Dinas terkait untuk sesegera mungkin melakukan Pendataan tersebut, biar tidak ada permasalahan lagi yang timbul di Pariwisata Kabupaten Kerinci ini," bebernya.

Disaat yang bersamaan awak media juga menanyakan tentang wisata- wisata yang dikelola lansung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang diduga terbengkalai dan tak terurus, juga dari DPRD Kabupaten Kerinci pun sudah menyurati dan menyampaikan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci untuk sesegera mungkin membenahi masalah tersebut.

"Selaku unsur pengawasan, kalau terkait masalah ini jauh- jauh hari sudah kita surati dan sampaikan kepada Dinas Pariwisata tersebut, disisi lain itu memang merupakan tugas kita selaku pengawasan, kalau seandainya tidak diindahkan nantinya akan kita panggil dan kita berikan teguran," pungkasnya.

Ditempat terpisah selaku control sosial masyarakat, Ramli kembali menuturkan kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci, khususnya Dinas terkait untuk lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya, jangan mengangap remeh suatu permasalahan yang nantinya akan merusak nama baik Kabupaten Kerinci ini,

"Mohon kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci agar sesegera mungkin bekerja sama dengan Dinas Perizinan khususnya dalam Pendataan puluhan Homestay yang ada dikerinci ini, jangan sampai ada lagi homestay liar yang tak mengantongi izin dan masih beroperasi di Wilayah kita ini, Plt. Kadis beserta jajaran staff pada Dinas Parbud ini harus tegas, ini aturan yang harus dita'ati, kalau misalkan tidak mau dita'ati berikan sanksi yang tegas pada salah satu oknum yang diduga melanggar itu, ini sekarang malah kami duga tak ada ketegasan dari Dinas Parbud dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini," imbuhnya.

Ditambahkannya lagi, "Dan untuk Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tak bosan- bosannya kami mengharapkan untuk tetap Profesional selalu dalam menentukan siapa- siapa saja yang nantinya akan ditempatkan dalam mengisi beberapa jabatan pada instansi yang kosong saat ini, dan sekarang mungkin sedang dalam proses tahapan lelang jabatan, kalau boleh menyarankan, untuk penempatan Pimpinan disetiap instansi haruslah sesuai latar belakang Pendidikan dan kinerjanya, agar nantinya siapapun yang terpilih sebagai unsur pimpinan sebuah instansi yang merupakan perpanjangan tangan Bupati Kerinci tersebut benar- benar terpilih orang yang tepat agar bisa bekerja lebih efektif dalam mewujudkan Kerinci Lebih Baik ," pungkas ramli yang merupakan salah satu Aktivis dan Lsm ternama di kabupaten Kerinci ini.

Untuk mengkomfirmasi terkait masalah ini awak media kembali mencoba mengkonfirmasikan Juanda S, Plt.Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Senin, 24/08/2020 melalui pesan Whatsaap dia menyampaikan,

"Untuk izin jasa usaha pariwisata Atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Itu dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP, sesuai Perda no.2 thn2018 ttg. Penyelenggaraan Pariwisata, Dinas Parbud sekarang sedang mendata ulang seluruh homestay dan destinasi wisata yg dikelola swasta dan Bumdes, sekaligus sosialiasi tentang izin usaha," tutupnya dengan singkat. (red)

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update
WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251