-->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Serangan Peretasan Terhadap Media Koalisi Masyarat Menilai Merusak Demokrasi

Wednesday, August 26, 2020 | August 26, 2020 WIB Last Updated 2020-08-26T07:52:25Z

PORTALBUANA.COM - JAKARTA. Sejumlah serangan terhadap media bukan hal baru dalam dunia jurnalistik. Namun belakangan, aksi ini semakin marak dan terjadi dalam bentuk serangan digital, yakni peretasan terhadap situs media tersebut. Koalisi masyarakat menilai serangan ini merusak demokrasi. ⁠
Setidaknya ada dua media yang telah melaporkan adanya serangan, yakni Tempo.co dan Tirto.id. Diketahui beberapa artikel Tirto.id terkait obat virus Corona yang menyinggung keterlibatan BIN dan TNI, sempat mendadak hilang.⁠
Adapun Tempo.co, sempat lumpuh sepenuhnya saat pelaku melakukan website defacement atau perusakan situs web. Yaitu mengubah tampilan visual situs dengan membobol server, dan mengganti wajah situs dengan pesan yang pelaku inginkan.⁠

Komite Keselamatan Jurnalis menduga serangan peretasan ke sejumlah situs berita online dan akun media sosial para pegiat demokrasi dalam sepekan terakhir semakin masif dan sistematis. Kesimpulan itu dikuatkan dengan jumlah media massa yang menjadi korban peretasan serta dampaknya.⁠
Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Ade Wahyudin mengatakan ada lima portal berita online yang dilaporkan mengalami peretasan. Dua di antaranya adalah Tempo.co dan Tirto.id. "Serangan digital dalam waktu singkat ke beberapa media ini artinya masif dan diduga sistemis," kata Ade, kemarin.⁠
Ade menduga peretasan ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan obat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), yang dibuat oleh tim Universitas Airlangga bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara (BIN). Dugaan itu mengacu pada pola peretasan serupa.⁠
Ia mencontohkan, pelaku meretas berita di Tirto.id yang menyoal pengembangan kombinasi obat tersebut. Berita dengan judul "Soal Obat Corona: Kepentingan BIN TNI Melangkahi Disiplin Sains" itu sempat menghilang dari laman Tirto.id. Peretas juga sempat mengacak-acak isi berita ini, lalu menggantinya dengan artikel lain.⁠

Peretasan seperti yang terjadi pada situs web Tempo.co dan Cisdi.org juga dialami situs lainnya. Pemimpin Redaksi Tirto.id, Sapto Anggoro, mengakui situs medianya terkena peretasan pada Jumat dinihari pekan lalu.⁠
Peretasan itu, kata dia, diketahui ketika dua artikel yang ditayangkan di Tirto.id hilang. Berita pertama berjudul "Berbagai Kejanggalan Obat Corona dari Unair, BIN, dan TNI AD" yang terbit pada 19 Agustus serta berita kedua dengan judul "Soal Obat Corona: Kepentingan BIN TNI Melangkahi Disiplin Sains" yang tayang pada 20 Agustus lalu.⁠
Sapto awalnya mengira ada kesalahan teknis dari hilangnya dua artikel tersebut. Ia lantas meminta timnya menaikkan lagi dua berita itu. "Setelah ditayangkan ulang, ternyata artikel itu hilang lagi," katanya. Dari situ, Sapto dan tim teknologi informasi Tirto mulai curiga bahwa sistem mereka telah diretas.⁠

Tangan-tangan tak terlihat berusaha membungkam media, organisasi dan ahli yang suka mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. Mereka meretas situs berita, membajak akun media sosial, hingga menyerang kehidupan pribadi. Dari pola serangannya, jejak para pelaku vandalisme digital itu mulai terpetakan.

Pemerintah sudah seharusnya menjelaskan alasan dan manfaat penggunaan dana Rp 90,45 miliar untuk membayar pemengaruh alias influencer di media sosial, yang jejaknya ditemukan tim Indonesia Corruption Watch belum lama ini.⁠
Tim ICW menelusuri pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan aktivitas digital 41 instansi pemerintah pusat sejak 2014 hingga 2020. Temuannya, nilai total anggaran untuk aktivitas digital pemerintah sekitar Rp 1,29 triliun. Termasuk di antaranya adalah anggaran Rp 90,45 untuk membayar para influencer yang mengucur sejak 2017.⁠
Pemerintah sah-sah saja memakai jasa pemengaruh di media sosial sepanjang tujuannya positif, transparan, serta bisa dipertanggungjawabkan. Namun penggunaan jasa pesohor di media sosial tak bisa dibenarkan bila niatnya untuk memanipulasi opini seputar kebijakan pemerintah yang kontroversial.⁠

Anggaran negara yang dialokasikan pemerintah untuk membayar influencer atau pemengaruh dan buzzer alias pendengung sungguh besar. Jumbonya anggaran untuk dua pekerjaan itu terungkap dalam kajian Indonesia Corruption Watch, yang hasilnya dipaparkan di Jakarta, kemarin.⁠
ICW menyebutkan kegiatan influencer dan buzzer ini bertujuan mempromosikan kebijakan dan program kerja. Persisnya, menurut ICW, kegiatan tersebut lebih sebagai upaya menggiring opini publik soal kebijakan dan program kerja pemerintah. ICW mencatat, dalam enam tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan Rp 90,4 miliar untuk pendengung. Nilai itu hanya sebagian kecil dari total anggaran pemerintah untuk aktivitas digital yang mencapai Rp 1,29 triliun.⁠
Peneliti ICW, Egi Primayogha, menyatakan anggaran yang dikhususkan bagi para pendengung ada sejak 2014. Anggaran negara untuk para pemengaruh makin masif sejak 2017. "Hingga akhirnya meningkat pada tahun-tahun berikutnya," kata Egi dalam pemaparan hasil kajian ICW di Jakarta, kemarin.⁠ ( red) 

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update
WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251