-->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Ibnu Ziady Sempat Terlacak di Kota Jambi

Tuesday, September 15, 2020 | September 15, 2020 WIB Last Updated 2020-09-15T03:29:54Z

PORTALBUANA.COM - SUNGAI PENUH. Pasca putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Ibnu Ziady, Kadis PUPR Sarolangun itu hingga kini tidak diketahui beradaannya oleh jaksa eksekutor.

Kasi penerangan hukum (Penkum) Kejati Jambi Lexy Fatharany, mengatakan, bahwa pihaknya masih terus melakukan pencarian pasca penetapan status Daftar Pencarian Orang (CPO) kepada Ibnu Ziady.

"Keberadaannya belum diketahui, tim masih memantau pergerakannya. Kita tetap bepegang pada putusan Mahkamah Agung dan harus segera mengeksekusi terpidana Ibnu Ziady,” kata Lexy, seperti dilansir jambiindependet.co.id Senin (14/9).

"Kita hanya jalankan amar putusan saja, mau dilaporkan silahkan saja, karena kita kerja sesuai dengan protap yang ada," tegasnya.

Eksekusi itu di laksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Agung Agus Yunianto dan Leopold Luhut Hutagalung nomor 1444 K/Pid.Sus/2020 majelis hakim menyatakan Ibnu Ziady Memutuskan Hukuman penjara mantan Kabid Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jambi Ibnu Ziady naik dari satu tahun menjadi 4 tahun penjara.

Lexy menambahkan, Ibnu Ziady sejak 17 Agustus 2020, tidak lagi masuk kerja. "Dia sudah tidak masuk kerja, terakhir terpidana berada di kawasan Kota Jambi," akunya.

Hukuman Ibnu Ziady, Mantan Kabid Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jambi  yang menjadi terpidana 1 tahun kasus korupsi pembangunan irigasi di Kabupaten Kerinci bertambah menjadi 4 tahun penjara. Ini setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan dia bersalah ditingkat kasasi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 2020 nomor 1444 K/Pid.Sus/2020, majelis hakim Agung Agus Yunianto dan Leopold Luhut Hutagalung menyatakan Ibnu Ziady yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sarolangun bersalah dalam perkara ini. Dalam putusannya, MA memvonis Ibnu Ziady 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

Humas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni membenarkan putusan kasasi MA tersebut. "Putusan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 200 juta. Jika tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan (kurungan)," kata Yandri Roni.

Sebelumnya pada 18 September 2019, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi memvonis bersalah Ibnu Ziady pada perkara korupsi pembangunan irigasi di Kabupaten Kerinci. Majelis hakim yang diketuai Edi Pramono dan dua hakim anggota Amir Aswan dan Morailam Purba memvonis Ibnu Ziady 1 tahun penjara.

Ibnu dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1,) (2) dan ayat (3) UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana  jo opasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum.

Ibnu Ziady lantas mengajukan banding atas putusan ini. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi hanya menguatkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Ibnu Ziady kemudian mengajukan kasasi atas putusan itu. Namun upaya Ibnu kembali gagal karena Mahkamah Agung malah memvonisnya dengan hukuman yang lebih berat. (Dede)

Sumber: jambiindependent.co.id

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update
WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251