WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

GALLERY FOTO


Ketegasan Panwaslu Kec.Bathin Solapan Diragukan Kinerjanya, Ada Apa?

Saturday, November 14, 2020 | November 14, 2020 WIB Last Updated 2020-11-14T04:59:36Z

 


PORTALBUANA.COM, _BATHIN SOLAPAN.. - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bathin Solapan Seakan tidak peduli dengan laporan warga yang hendak mengkonfirmasi terkait adanya dugaan money politic dan menjadi temuan pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye pilkada serentak 2020 di wilayahnya pengawasannya, tepatnya di Desa Balai Makam perumnas tahap 4, jumlah temuan dan laporan terbanyak terkait pelanggaran kampanye,


Potensi pelanggaran seperti yang telah ditemukan di wilayah Desa Balai Makam Kec. Bathin solapan tepatnya di salah satu rumah warga perumnas Tahap 4 RW. 006 bahwa ada pembagian sumbangan sejumlah kursi plastik dan alat pengeras suara oleh tim Paslon dengan tujuan untuk meraup dukungan warga setempat.. 


Dari hasil penelusuran di chatting WhatsApp Group (WAG) warga RW.006 Desa Balai Makam bahwa salah satu warga memposting foto 3 orang dengan simbol 3 jari dengan kursi palstik dan kotak sound sistem serta sebuah mobil berstiker KBS menuliskan kalimat "Alhamdulillah kursi sama sound sistem dari bu kasmarni sudah datang untuk warga RW 06" (tulisan sesuai chat warga di WA Grup).



Pada hal pembagian bansos termasuk politik uang seperti diatur dalam Pasal 187A UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Dalam pasal tersebut, paslon dilarang menjanjikan sesuatu, memberi uang atau materi lainnya, untuk mempengaruhi suara pemilih. Perbuatan itu diganjar penjara paling lama 72 bulan dan denda maksimal Rp1 miliar.


Meski begitu, ada sejumlah pemberian dalam masa kampanye yang diperbolehkan KPU. Hal itu dijamin pasal 26 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020, Barang-barang itu berupa bahan kampanye, seperti pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan/atau stiker paling besar 10cm x 5cm. Barang-barang tersebut tak melanggar selama harganya maksimal Rp60 ribu.


Selain dari pada dugaan money politic ada juga sebagian alat peraga Kompanye dari paslon nomor urut 3 bertuliskan KBS yang di pasang tergantung di salah satu tiang listrik milik PLN yang berada di jalan karang rejo Desa Balai Makam Kec.Bathin Solapan Kulim Km. 3.5, dantu juga sudah jelas melanggar dari pasal 20 Perbup 22 tahun 2014 melarang reklame dipasang melintang di atas jalan, pohon pelindung jalan, pohon penghijauan jalan, kemudian utilitas publik seperti rambu lalu lintas, tiang listrik, tiang telepon, dan fasilitas air,



Ketika awak media mencoba menghubungi Ketua Panwaslu Kec. Bathin Solapan, Seakan kurang merespon ketika di hubungi via seluler genggam tidak dijawab, karna pihak media sebagai penyambung keluhan masyarakat juga alat kontrol sosial yang berada dimasyarakat, 



Ada apa sebenarnya dengan kinerja Panwaslu ketika ada pihak warga yang berusaha menyampaikan informasi terkait adanya pelanggaran agar menjadi temuan pelanggaran pemilu dari salah satu paslon yang melanggar aturan perundang-undangan dengan memberi/menjanjikan sesuatu kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori money politic, maupun dari seluruh paslon yang mengikuti ajang kampanye merebutkan Kursi Untuk Jadi Bupati Bengkalis. ini pelanggaran pidana yang harus ditindaklanjuti dengan adil oleh penyelenggara pemilu.(Sht)

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update