WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Mengintip Kebijakan Hamas-Apri yang Mencekik Kesejahteraan Honorer dan ASN

Saturday, November 21, 2020 | November 21, 2020 WIB Last Updated 2020-11-21T12:10:28Z


PORTALBUANA.COM - BUNGO. Sejak awal kepemimpinannya, H. Mashuri dan H. Safrudin Dwi Apriyanto (Hamas-Apri) langsung menunjukkan ketidakkonsistenannya dalam mensejahterakan nasib Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau Honorer begitu juga terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS dilingkungan Pemkab Bungo.


Sejak dilantik pada 14 Juni 2016 lalu, 5.750 Honorer yang saat ini disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) langsung menjadi target Hamas-Apri untuk dilakukan rasionalisasi/pengurangan baik jumlah tenaga maupun gajinya. Dengan alasan kondisi keuangan daerah dalam keadaan sulit.


Kebijakan tersebut menuai kritikan dari banyak pihak terutama Anggota Dewan. Lantaran dapat menyebabkan melonjaknya angka pengangguran. "Waktu itu sayo yang paling menentang rencana tersebut. Sayo menilai langkah itu keliru, karena akan menambah jumlah pengangguran. Apalagi yang dikurangi jumlahnya sekitar 2 ribuan. Masih banyak cara lain, jangan terlalu cepat mengambil sikap," tutur mantan Wakil Ketua DPRD Bungo dua periode tersebut.


Syarkoni menyebut, kebijakan terkesan dipaksakan lantaran ada ketakutan tidak dapat melanjutkan program yang telah dibuat, salah satunya adalah program unggulan Hamas-Apri yakni Gerakan Dusun Membangun (GDM) sebesar 250 juta per Dusun/Desa yang harus menelan anggaran APBD sebesar Rp. 35.250.000.000 setiap tahunnya untuk 141 Dusun.


Hal yang sama disampaikan Syaiful Bakri, anggota DPRD Bungo. Pemangkasan jumlah Honorer dan gajinya oleh Pemkab Bungo saat itu dinilai bukan solusi bijak. Apalagi banyak diantaranya yang telah mengabdi hingga 10 tahun dan memang bergantung dengan pekerjaannya sebagai honorer. "Gaji mereka sudah kecil, bukannya ditambah, malah mau dipotong, kasihan mereka," tutur Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bungo tersebut.


Salah seorang Honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Bungo mengaku gaji yang diterima sebelumnya Rp. 1.150.000,- namun direzim Hamas-Apri dipangkas menjadi Rp. 400.000,-, baru kemudian dinaikkan secara berangsur hingga mentok diangka 1 juta rupiah.


"Malah dikurangi lebih dari 50 persen. Dari 1 juta lebih turun jadi 400 ribu, kemudian naik 700 ribu, terus naik 800 ribu dan terakhir 1 juta sampai sekarang. Yang lebih kasihan tu Honorer Damkar, gajinya dulu 1,6 juta sekarang 1 juta," ungkapnya lirih sembari meminta namanya dirahasiakan karena takut mendapatkan tekanan.


Honorer juga merasa dicekik dengan adanya sanksi ketidakhadiran yang menerapkan pemotongan gaji. Mereka menilai sanksi yang dibuat tidak manusiawi. Seperti di Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Damkar. Dimana aturan yang diterapkan, tidak masuk sehari gaji dipotong 50%, tidak masuk dua hari 100% dan tidak masuk tiga hari disanksi pemutusan kontrak kerja atau dipecat.


"Sudah gaji kecil, aturannya mencekik. Kami fahamlah tujuannya untuk disiplin kerja, tapi janganlah terlalu besar potongannya, ini tidak manusiawi. Tolonglah perhatikan nasib kami ini," paparnya penuh kekecewaan.


Ternyata tidak hanya Honorer, kala itu Hamas-Apri juga memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 10%. "Kami juga kena imbas, TPP kami kena potong 10%," kata salah seorang ASN RSUD H. Hanafie Muara Bungo.


Bukan hanya itu, dia juga mengeluhkan perihal pembayaran TPP yang tidak rutin dibayar setiap bulan. "Pokoknya pembayaran TPP bolong-bolong, gak penuh setahun. Alasannya uang daerah gak ada terus," ucapnya. 


Ditahun 2020 atau jelang masa jabatan Hamas-Apri berakhir, ketidakkonsistenan Hamas-Apri semakin terlihat. Diawal tahun TPP ASN nunggak hingga tiga bulan, Januari, Februari dan Maret. 


"TPP kami nunggak tiga bulan baru dibayar di April, itupun cuma sebulan. Di Mei di bayar sebulan, berarti cuma bayar untuk Januari Februari. Sementara Maret, April, Mei belum," tutur seorang ASN.


Setelah lama menunggak, baru kemudian ada lagi pembayaran TPP di bulan Juli. "Kami bingung, bayarnya gak tepat waktu, kemarin di bulan Agustus ada bayar dua bulan, terakhir ada lagi bayar sebulan, itu untuk pembayaran bulan berapa bingung," keluhnya.


"Untuk bulan Oktober, November dan Desember ini kami dak mau terlalu berharap, karena memang biasanya akhir tahun kadang dibayar kadang enggak. Apolagi saat ini Defisit anggaran menggunung," pungkasnya sangat kecewa.


Tidak hanya itu, ASN juga sempat dibuat panik adanya kabar penundaan THR. Kemudian mereka juga lamban menerima Gaji-13. Dimana biasanya Gaji-13 diterima menjelang tahun ajaran baru, namun baru diberikan di awal September.(T)

No comments:

Post a Comment

×
Berita Terbaru Update