WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Sejak 4 Tahun PT. Bungo Limbur Belum Memberikan Kontribusi Pendapatan Terhadap Daerah

Wednesday, November 25, 2020 | November 25, 2020 WIB Last Updated 2020-11-25T08:13:38Z


PORTALBUANA.COM - BUNGO. Kondisi Kabupaten Bungo saat ini sangat memprihatinkan, selain persoalan defisit anggaran yang berdampak terhadap tertunda nya pembayaran proyek tahun 2019 proyek tahun 2020 yang bersumber APBD pun masih banyak proyek yang di kerjakan tanpa uang muka  ternyata di tahun 2020 ini Badan Usaha Milik daerah ( BUMD ) PT. Bungo Dani Mandiri Utama ( BDMU ) pun di akui pailid ( bangkrut ) dan tak kalah menarik nyo PT.Bungo Limbur  mitra BUMD ternyata setelah 4 tahun beroperasi tidak ada kontribusi terhadap daerah ( sebagaimana pemberitaan sebelumnya )


Bangkrut nya PT.Bungo Dani Mandiri Utama  ( BDMU ) di buktikan dengan surat pemutusan kerja ( PHK ) yang di tanda tangani oleh H..Mairizal Pjs .Dirut yang mengaku Dirut pada tanggal 30 Juli 2020 yang menyebutkan bahwa PT.BDMU selalu merugi sejak tahun 2013 yang di jadikan alasan pemecatan karyawan


Di ketahui Pemecatan Karyawan PT.BDMU ini di gugat oleh Karyawan sebesar Rp. 1,2 Miliar yang saat ini masih dalam proses sidang Di PN PHI Jambi

” Gugatan pemecatan karyawan oleh Pjs Dirut BDMU sedang dalam proses di PHI bang , kami menuntut agar hak karyawan berupa gaji , pasangon , THR di bayar oleh perusahaan  sebesar Rp.1,2 Miliar ” Tutur Ading Sandiko yang di benarkan oleh Yandi ,SH


Terkait pemecatan karyawan PT. BDMU ini di tanggapi serius oleh H.Firdaus Abdullah mantan Dirut PT.BDMU , menurut nya pemecatan karyawan PT.BDMU cacat hukum


” Pemecatan Karyawan PT. BDMU cacat hukum karena yang memecat nya adalah Pjs Dirut , Pjs tidak punya kewenangan untuk memecat karyawan karena di tugas sementara untuk menjalan managemen Perusahan hingga Dirut yang baru di tunjuk berdasarkan rapat umum pemegang saham ” Tutur Firdaus ( 5/11)


Untuk pemilihan seorang direktur pun harus melalui prosedur dan mekanisme serta cukup syarat  dan melalui RUPS  ,salah satu syarat nya adalah tidak pernah tercatat sebagai terpidana , imbuh nya sembari mengingatkan kepada pjs Dirut tidak melampaui kewenangan nya jika tidak akan berhadapan dengan hukum


Menarik nya Pjs Dirut BDMU yang  merasa sudah memiliki kewenangan sebagai Dirut ini  seenaknya saja mengatakan BDMU pailit padahal untuk menentukan pailit nya sebuah perusahaan harus melalui proses di pengadilan dan memiliki keputusan tetap dari Hakim sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”).


Firdaus Abdullah Mantan Dirut PT.BDMU yang juga Direktur Umum PT.Bungo Limbur  juga mengakui bahwa sejak 4 tahun belakangan ini PT.Bungo Limbur belum memberikan kontribusi Pendapatan terhadap daerah atau Kepada Bumd/ BDMU.


” Sampai hari ini belum ada kontribusi pendapatan dari PT. Bungo Limbur kepada daerah dan BUMD karena berdasarkan laporan dan neraca dari management PT.Bungo Limbur mengaku belum mendapat untung ” Tutur Firdaus Abdullah


Dibenarkan nya juga bahwa PT. Bungo Limbur adalah perusahaan  PMA  ( Penanaman Modal Asing ) yang bermitra dengan Bumd / BDMU , dengan demikian PT Bungo Limbur menjadi PMDN


“BUMD memiliki saham golden share di PT. Bungo Limbur sebesar Rp. 10 persen  dari modal perusahaan  ” Tutur Firdaus mengakui bahwa ada upaya dari Pjs Dirut PT.BDMU untuk mengambil alih jabatan direktur Umum di PT. Bungo Limbur namun di tolak oleh perusahaan karena tidak ada SK penunjukan nya sebagai direktur utama di PT.Bungo Dani Mandiri Utama


Problem dan polemik di PT Bungo Dani mandiri utama ( BUMD ) Bungo  membuktikan kegagalan pemerintah daerah  dan DPRD Bungo dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahan milik daerah sehingga  harapan untuk mendapatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat hanya isapan jempol belaka saja , sebagaimana ketentuan UU nomor 05 tahun 1962  dan UU nomor 40 tahun 2007 yang di perkuat dengan Perda nomor 3 tahun 2001 tentang pendirian Bumd


Kegagalan BUMD Bungo ini tidak luput dari handil pemerintah daerah saat ini dan akibat lemah nya pengawasan dari legislatif kabupaten Bungo sebagaimana fungsi pengawasan pengawasan nya sebagaimana di atur dalam UU no 23 tahun 2014 .


Diminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas keabsahan Legalitas Pjs Dirut BDMU yang ngaku sebagai Direktur utama serta memberikan sanksi atas tindakan nya yang telah memecat karyawan tanpa kewenangan nya serta perbuatan nya yang diduga membohongi publik


Dan diminta untuk mengusut keuangan BUMD yang di akui bangkrut begitu juga halnya dengan PT.Bungo limbur sebagai mitra BUMD  sudah 4 tahun beroperasi Tidak memberikan kontribusi terhadap daerah serta persoalan lain nya di PT. Bungo Limbur seperti Maslah perekrutan karyawan, supervisi boiler dan limbah  PKS Bungo Limbur. (T5)

No comments:

Post a Comment