WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan


 

Politik Dinasti di Tiga Wilayah Dalam Provinsi Jambi Dipastikan Tumbang

Tuesday, December 15, 2020 | December 15, 2020 WIB Last Updated 2020-12-15T01:18:38Z


PORTALBUANA.COMSUNGAI PENUH. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak 9 Desember lalu. Politik Dinasti di Tiga daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Batanghari dan Tanjung Jabung Barat dipastikan tumbang.


Runtuhnya politik dinasti dalam pilkada serentak 9 Desember lalu, disebabkan beberapa faktor dan ini merupakan suatu kejenuhan bagi masyarakat kota sungai penuh, Batanghari dan Tanjung Jabung Barat, bosan dengan gaya kepemimpinan penguasa yang sekarang. Dan ini merupakan suatu pelajaran bagi politikus yang terpilih saat ini, agar Kedepannya benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya mengandalkan power jika mencalonkan untuk periode berikutnya.


Perlu diketahui, Fikar Azami (anak Wako AJB) berpasangan dengan Yos Adrino Adnan. Kabupaten Batanghari, Firdaus (anak almarhum Abdul Fattah, mantan Bupati Batanghari) yang berpasangan dengan Camelia Puji Astuti  (putri mantan bupati Batanghari dan Wakil Gubernur Jambi, Hasip Kalimuddin Syam) dan Yuninta Asmara (Istri Bupati Batanghari Syahirsah). Ketiganya maju di Pilkada Batanghari.


Dan Kabupaten Tanjung Barat, Mulyani Siregar (dik kandung Bupati Tanjab Barat Safrial) berpasangan dengan M Amin.


Sementara itu, untuk Raihan suara masing-masing paslon Cabup/Cawako diperoleh dari berbagai sumber, Fikar Azami-Yos Adrino, paslon nomor urut 2, dari hitungan cepat meraih 47,2 % suara, sedangkan paslon nomor urut 1. Ahmadi-Antos, meraih 52,8% suara. Ahmadi-Antos, untuk sementara keluar sebagai pemenang Pilwako Sungai Penuh. 


Fadil-Bactiar paslon nomor urut 3. 37,86 %, nomor urut 1. Yunita-Rahmam 31,30 %, nomor urut 3. Firdaus-Camelia 30,84 %. Sedangkan kabupaten Tanjung Jabung Barat,  Mulyani Siregar-M. Amin, berada diposisi 2 dengan perolehan 35,0 persen suara. Dia kalah jauh dari penantangnya pendatang baru pasasangan  yang sudah meraih 40,4 Persen suara.


Ditempat terpisah, pengamat politik dari Universitas Jambi (Unja), Citra Darminto menilai, runtuhnya dinasti politik di Pilkada serentak 2020 karena masyarakat mulai melek politik dan memilih calon kepala daerah yang dinilai lebih berkualitas. "Demokrasi kita sudah maju. Pemimpin yang dilirik lebih merakyat, yang menunjukkan sikap kepeduliannya," katanya, dikutip dari Jambione.com


Menurut Citra, banyak calon yang tumbang dari dinasti politik itu karena munculnya figur-figur alternatif, dengan kegiatan sosialnya yang baik serta kegiatan politik yang baik. "Ini sekaligus menawarkan menu lain selain politik kekeluargaan," sebutnya.


Ia mengatakan, budaya politik saat ini telah berubah. Runtuhnya dinasti politik di beberapa daerah di Provinsi Jambi juga merupakan bentuk kejenuhan masyarakat terhadap penguasa sekarang. "Artinya warga Kota Sungai Penuh, Batanghari, maupun Tanjabbar sudah jenuh. Bosan dengan penguasa sekarang," ungkapnya.


"Mereka ingin figur pemimpin baru yang juga menawarkan sesuatu yang baru," imbuhnya. Masyarakat sekarang, kata dosen Fisipol Unja ini, semakin cerdas dan menginginkan perubahan. Menurutnya, itu sebabnya masyarakat memilih tokoh baru dengan segala harapan baru bagi perubahan daerah mereka.


"Saya menilai, dalam Pilkada ini faktor figur dan ketokohan sangat besar pengaruhnya. Peran partai hanya sedikit. Kalau figurnya sudah tidak lagi bisa diterima masyarakat, maka akan ditinggalkan," sebutnya.


Oleh sebab itu, lanjut Citra, fenomena yang terjadi di Pilkada serentak 2020 ini harus menjadi pelajaran berharga bagi para politikus yang berasal dari politik dinasti. Mereka yang maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak hanya mengandalkan kekuatan dan jaringan keluarga, melainkan juga diimbangi dengan kapasitas dan rekam jejak politik yang baik.


"Jangan hanya mengandalkan kharisma dan wibawa keluarga besar. Tapi memang yang dilirik ialah yang kredibel dan layak dipilih," tukasnya.


Pengamat politik dari Unja lainnya, Hatta Abdi Muhammad mengatakan setidaknya ada 4 faktor penentu mengapa di beberapa wilayah di Provinsi Jambi calon-calon yang terkategorisasi bagian dari dinasti politik mengalami kekalahan sesuai hasil quick count maupun reakl count sementara. Pertama, kata dia, masyarakat setempat pelan-pelan telah 'melek politik'.


Maksudnya, dalam aktivitas mereka sehari-hari hak politik yang melekat pada diri individu masing-masing begitu sangat berharga untuk kebaikan bersama. "Saya melihat masyarakat telah sadar secara objektif manfaat berlangsungnya pemilihan kepala daerah. Masyarakat bergerak ke arah yang lebih rasional. Para pemilih mulai menjadikan pilkada langsung sebagai mekanisme koreksi atas kepemimpinan daerah," katanya.


Namun dia memiliki catatan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan ke depan agar masyarakat yang memiliki hak suara semakin kritis dan selektif dalam memilih pemimpin daerah. "Yakni dengan cara merawat pendidikan dan pemahaman politik secara terukur dan konsisten kepada publik, bahwa kehadiran dinamika politik prosedural memiliki kemanfaatan yang besar," jelasnya.


Faktor Kedua, kata dia, runtuhnya dinasti politik ini juga akibat dari respon publik yang terkesan 'marah' atas berlangsungnya kepemimpinan sebelumnya yang dirasa tidak memberikan dampak kesejahteraan kepada publik. "Faktor pendapatan publik yang semakin buruk dianggap menjadi bola liar yang memberikan kemenangan kepada calon kepala daerah baru," sebutnya.


"Berdasarkan survei Publict Trust Institute (Putin) di akhir November (1 minggu menjelang pemilihan), masyarakat di Provinsi Jambi sebesar 73,9%  merasa ekonomi semakin buruk. Terlebih pilkada ini dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 yang secara sosial ekonomi meruntuhkan stabilitas pendapatan publik," jelas dosen Fisipol Unja sekaligus Direktur Riset Publict Trust Institute (Putin).


Factor Ketiga, lanjut Hatta, publik secara umum masih senang dengan iming-iming politik uang. Namun dalam proses pemilihan, publik sendiri sebenarnya telah memiliki keputusan politik jauh-jauh hari. "Itu mengapa politik uang yang biasanya diandalkan oleh calon dari latar belakang dinasti politik tidak memberikan dampak yang signifikan mengatrol angka electoral," jelasnya.


"Keempat, munculnya figur-figur alternatif yang dianggap publik memiliki jiwa sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Ini tawaran baru kepada masyarakat selain politik kekerabatan/keluarga terhadap suksesi kepemimpinan daerah," pungkasnya. (Dede)

No comments:

Post a Comment