WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan


 

Kunjungan Ketua DPRD Bengkalis Ke DPRD Pelalawan

Ada Apa Kades Mepar Tidak Dianggarkan Pemasangan Solarsel. Paksakan Hutang Dengan Pihak Ke 3

Saturday, January 02, 2021 | January 02, 2021 WIB Last Updated 2021-01-03T04:11:18Z

PORTALBUANA.COM - LINGGA. Timbul pertanyaan kebijakan oknum kades Mepar kecamatan lingga pasal nya anggaran untuk melakukan pemasangan PJU solarsel/ tenaga matahari tidak dianggarkan di APBDes tahun anggaran 2020 tapi memaksakan kehendak  sendiri dengan membuat keputusan memberanikan diri melakukan hutang kepada pihak ke tiga yaitu anak sendiri


Hal tersebut belum sangat mendesak karena pasca covid 19 mulai dari pemerintah pusat sampai ke kabupaten termasuk desa lebih fokus peningkatan ekonomi pasca covid. 


Lucu nya lagi pulau Mepar yang sudah dialiri listrik PLN itu kok di pasang lampu tenaga Surya kenapa tak di pasang PJU jenis AC yang harga relatif jauh lebih murah biasa nya satu paket PJU di patok dengan Harga mulai dari 18 juta sampai 28 juta kali PJU jenis AC yang mengunakan listrik itu hanya berkisaran 2 sampai 3 juta 


Salah satu masyarakat desa Mepar yang enggan nama nya disebutkan saat dikonfirmasi 01/01/2021 mengatakan"sangat sayangkan, menurutnya hal ini bukan jadi pioritas dari dana desa dan tak ada RPJS, tapi masih dipaksakan Nampak kali jiwa nya tidak mementingkan masyarakat. 


Padahal Mepar termasuk daerah wisata harusnya kades lobi dinas pariwisata untuk melakukan pembangunan PJU demi menarik minat pengunjung bukan memaksakan diri sampai berhutang ke pihak ketiga mau menang sendiri aja pak kades kami ini 


Padahal pemasangan PJU tenaga Surya itu mahal sampai 25 juta per unit. 6 unit sudah 150 juta. Begitu lah kira kira estimasi biaya nya kenapa tidak pasang yang pakai tenaga listrik saja lebih murah kalau 3 juta satu unit baru 18 juta. Kalau memang mau bangun kampung bukan itu saja bang. Ujar salah satu masyarakat 


Lebih lanjut dirinya mengatakan "Temuan BPK terkait anggaran APBDes 2018 tidak tau sudah dipulangkan apa belum sampai hari ini kami minta bantu lah sama bapak usut Masalah ini kami sayang kampung kami" tutup nya dengan nada kesal


Kandar ketua BPD desa mepar saat dihubungi portal buana 01/01/2021 membenarkan hal tersebut   "ya itu memang benar sudah terpasang kades pun tanpa koordinasi, tapi secara aturan itu tidak diperbolehkan.


Saya selaku BPD tugas dan fungsi sebagai pengawasan dan kebjijakan sangat disayangkan hal ini. Pandangan kami dari BPD itu bukan menggunakan dana belanja desa karena kami tak pernah mensahkan itu bisa kita katakan hal tersebut hutang pribadi kepala desa 


terakhir saya tambahkan desa Mepar harus mengantarkan perawatan, seperti KWH benteng, pulsanya masak saya tukang beli dan kita pasca covid seharus nya lebih fokus terhadap pemulihan ekonomi. lebih jelas mungkn bisa hubungi camat atau inspektorat dan pendamping desa tutup ketua BPD.

No comments:

Post a Comment