WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Kunjungan Ketua DPRD Bengkalis Ke DPRD Pelalawan

Gerindra Dukung Kebijakan Presiden Jokowi

Saturday, January 02, 2021 | January 02, 2021 WIB Last Updated 2021-01-02T05:57:05Z


PORTALBUANA.COM JAKARTA. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia.


Hal itu dikatakan oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, dilansir oleh TEMPO.CO Sabtu (2/1/2021).


Lanjut Rahayu, dengan bersikap tegas terhadap kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI. "Karena hal ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi keutuhan bangsa ini," kata Rahayu.


Wanita yang biasa disapa Sara ini juga mengatakan, untuk bangkit dari permasalahan 2020 Indonesia tak memerlukan pihak-pihak yang memecah belah. Di momentum awal tahun 2021 ini, Sara menuturkan, Gerindra menegaskan tetap berpegang teguh pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.


"Untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah tapi saatnya menjaga persatuan bangsa," ujar keponakan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ini.


Sara menjelaskan, Gerindra menyambut 2021 dengan penuh optimisme. Partai Gerindra, kata dia, berharap tahun ini menjadi tahun penyembuhan dan kebangkitan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19.


Ia juga mengajak semua pihak mendukung program pemulihan kesehatan melalui vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. "Mari kita wujudkan 2021 sebagai tahun penyembuhan melalui program vaksinasi dari pemerintah," kata mantan anggota Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat ini.


Waketum Gerindra ini tak merinci siapa kelompok intoleran yang dia maksud. Namun, pemerintah resmi melarang organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) untuk berkegiatan. Dalam Surat Keputusan Bersama enam menteri dan kepala lembaga, pemerintah menyebut FPI secara de jure telah bubar lantaran tak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT).


Namun di sisi lain, menurut pemerintah, FPI masih terus melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum, dan melanggar hukum. Ormas ini di antaranya tercatat beberapa kali melakukan sweeping dan provokasi kebencian. (Dede)

No comments:

Post a Comment