WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan


 

Ketua Umum ORMAS BIDIK ingatkan Sanksi Pidana Bagi pihak-pihak yang memanipulasi Data BANSOS dan menyelewengkan Dana BANSOS

Tuesday, January 12, 2021 | January 12, 2021 WIB Last Updated 2021-01-11T17:06:16Z



PORTALBUANA.COM, BANDUNG. Ditemui di kantornya, (Senin, 11/01/21) di Graha Rancamanyar Baleendah - Bandung, Ketua Umum ORMAS BIDIK  ADV. ALAMSYAH, SH., M.SI, yang juga Founding Partners “ALAMSYAH, SH & PARTNERS LAW FIRM  Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum”,  sekaligus Pimpinan Perusahaan BIDIKNews dalam kesempatannya menerima kedatangan wartawan BIDIKNews dan Mata Investigasi dalam diminta pendapatnya terkait Bantuan Sosial yang  saat ini banyak dianggarkan oleh Pemerintah untuk masayarakat Miskin. Menurutnya,  perihal Bantuan Sosial merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Pada Pasal 6  dijelaskan bahwa Bantuan sosial itu dapat berupa Uang, barang/jasa.


Siapa saja sih penerima Bantuan Sosial dimaksud? Ungkap ADV. ALAMSYAH, SH., M.SI yang akrab dipanggil “Pak Ketum”, untuk menjawab ini, (ungkapnya) mari kita lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dimana didalam Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Penerima bantuan sosial meliputi perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang memiliki kriteria masalah sosial seperti : kemiskinan; keterlantaran; kedisabilitasan; keterpencilan; ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.


Lebih lanjuta ketum menguraikan, Jika kita lihat didalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Kategori Fakir Miskin ini terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan: “Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM Kementerian Sosial”.


Apa itu DT PFM dan OTM? Ungkapnya, sambil meraih gelas dan meneguk Air Putih yang ada di mejanya, dan mempersilahkan kami para wartawan untuk menikmati segelas kopi hangat yang telah disajikan diatas meja, silahkan diminum dulu Kopinya, mumpung masih hangat’ Ujar Pak Ketum. 


Lanjutnya, DT PFM tuh Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin sedangkan OTM tuh singkatan dari Orang Tidak Mampu. Nah berbicara tentang data, Jelas Pak Ketum” DT PFM dan OTM adalah basis data yang berisi nama dan alamat serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 

Selanjutnya, Bagaimana kalau data-data ini dipalsukan agar mereka mendapatkan Bantuan Sosial tersebut? Jelas ini merupakan tindak pidana dan dapat diproses secara hukum “Tegas Pak Ketum. 


Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin telah menegaskan bahwa: Setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri. Apa sanksi Hukumya? Tuturnya, 


Ada didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pelaku yang memalsukan data verifikasi dan validasi tersebut dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp50 juta.


Celakanya lagi, Dana BANSOS ini kerap disalahgunakan dan diselewengkan, “Ungkap Pak Ketum. 


Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menegaskan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500 juta. Itu untuk orang, bagaimana kalau penyalahgunaan dan penyelewengan Dana BANSOS itu oleh Korporasi? 


Maka ayat (2) UU ini menegaskan Korporasi dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp.750 juta.  Jadi, mas -  mas ini kalau menemukan pihak-pihak yang memalsukan data-data penerima BANSOS agar mereka mendapatkan Bantuan Sosial dan temuan-temuan terkait penyalahgunaan dan penyelewengan Dana BANSOS ini, Laporkan saja mas, tapi ingat bukti-buktinya harus ada dan lengkap dan kalau butuh pendampingan hukum ORMAS BIDIK selaku Organisasi Pemantau dan Pengawas TIPIKOR juga ada Lembaga Bantuan Hukumnya yaitu LBH BIDIK, Kami siap mengawal dan mendampingi dalam hal pelaporan dikepolisian hingga ke Pengadilan apabila dibutuhkan. Tutup Pak Ketum dengan senyuman.(***)

No comments:

Post a Comment