WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan


 

Kunjungan Ketua DPRD Bengkalis Ke DPRD Pelalawan

Patut Diduga Tambang Ilegal, Karena Tidak Dikelola Sesuai Dengan Aturan Yang Ada*

Monday, March 01, 2021 | March 01, 2021 WIB Last Updated 2021-03-01T01:06:58Z

 


PORTALBUANA.COM - LINGGA. Dari hasil Investigasi yang dilakukan oleh FIRMAR ABADI yang bergerak di bidang lingkungan hidup banyak tambang yang tidak memiliki izin, seperti WIUP dan IUP .


Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010, komoditas pertambangan dikelompokan 5 golongan antara lain,


1.Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium

2.Mineral logam, antara lain: emas, tembaga

3.Mineral bukan logam, antara lain: intan, bentonit

4.Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir  urug

5.Batubara, antara lain: batuan aspal, batubara, gambut.


Setelah diadakan investigasi beberapa daerah  ditemukan pengelolahan tambang patut diduga tidak memiliki izin .


Untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang telah diatur dalam Undang-undang Nomor : 4 tahun 2009, dan telah dirobah menjadi UU Nomor 3 tahun 2020 bagi orang yang melakukan penambangan tanpa menggunakan IUP dapat dipidana dengan penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000.- 


Jadi dengan adanya hasil investigasi yang dilakukan relawan dari Yayasan FIRMAR ABADI  selaku yang konsentrasi bergerak dalam lingkungan hidup akan melakukan observasi dan dari kesimpulan nanti kita akan melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan class action  terhadap para pelaku yang mengadak kegiatan tambang ilegal.


Hal tersebut disampaikan  MARDUN, SH sebagai sekretaris umum pada Yayasan FIRMAR ABADI  dan juga beliau berfropesi sebagai Advokat.


Dengan adanya kejadian di kabupaten lingga beberapa yang lalu dan mengakibatkan rusaknya lingkungan di Dabo Singkep tepat nya di daerah kebun nio desa batu berdaun dan daerah Singkep selatan  tercemar nya air laut di kecamatan senayang prasarana masyarat ( mendapat dampak negatif)  dengan Pasal 145 UU Nomor 3 tahun 2020 masyarat dapat menuntut kerugian.


Kita dalam waktu dekat ini akan melakukan gugatan legal standing atau class action demi menyelamatkan lingkungan di kabupaten Di kabupaten lingga.tutup nya

No comments:

Post a Comment