WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

Kunjungan Ketua DPRD Bengkalis Ke DPRD Pelalawan

Tidak Lengkap Syarat Pilkades, Ardinal Calon Kades Koto Payang Protes

Saturday, March 13, 2021 | March 13, 2021 WIB Last Updated 2021-03-13T09:13:04Z

 


PORTALBUANA.COM - KERINCI.  Pemilihan kepala desa kabupaten Kerinci serentak yang akan di gelar April mendatang,  masing masing calon telah mendaftarkan diri siap untuk mengikuti pilkades.


Saat pengumuman bakal calon kades desa koto payang kecamatan depati tujuh yang akan siap untuk mengikuti pilkades, satu dari empat calon panitia menggaggalkan dengan alasan tidak melengkapi syarat. 


Hal ini membuat calon kades yang merasa tidak bisa maju di karenakan alasan panitia pilkades hanya mengada ngada,  calon kades atas nama Ardinal juga mantan kades protes ke kantor desa koto payang. Sabtu (13/03/2021)



Ardinal calon kades koto payang saat di konfirmasi mengatakan" saya tidak terima kalau pencalonan diri saya sebagai kades di gagalkan dengan alasan tidak mencukupi syarat surat rekomendasi keterangan dari Adat. Sementara Persyaratan yang di tentukan pemerintah saya sudah cukup. 


Saya merasa alasan ini hanya mengada ngada supaya diri saya tidak bisa maju untuk kades. Saya sendiri saat pendaftaran sudah membayar uang 10 juta untuk syarat pendaftaran yang di minta panitia. 


Persyaratan yang kurang surat keterangan ketua Adat, ini tidak ada lagi sesuai perda no 8 tahun 2018 pasal 20 ayat S ini sudah di hapus sebagai persyaratan calon kepala desa. Ujar Ardinal 


Selanjutnya Ardinal mengatakan"  Saya bersama pendukung saya tidak terima dengan syarat yang mengada ngada dari penitia. Hal ini saya meminta panitia di bubarkan. Jika diri saya tidak bisa maju saya tidak jamin keamanan desa ini. Akan ada terjadi kericuhan. Pungkas Ardinal. 


Ditempat lain camat Depati Tujuh Awang Sujadi mengatakan" Benar, pagi tadi ada sedikit protes dari salah satu calon kades desa koto payang atas nama Ardinal merasa tidak terima di gagalkan karena tidak mencukupi syarat tidak ada surat rekomendasi dari Adat. 


Perlu di ketahui dalam  perda No 12 Tahun 2015 dan Perda No 8 Tahun 2018 Bahwa unsur Adat Dalam Perda itu sudah dilakukan perobahan dalam Perda 2018 dalam huruf S sudah di hapus. 


Namun dalam permasalahan pilkades desa koto payang panitia mengatakan orang Adat bersikokoh untuk memasukan unsur adat sebagai syarat dalam pendaftaran pilkades. 


Saya pun menyampaikan kalau itu tidak bisa di lakukan untuk sebagai syarat pilkades. Apabila Panitia masih menggunakan dan memasukan unsur adat dalam pencalonan pilkades dalam hal ini panitia telah melanggar peraturan daerah. " Ujar Camat Depati Tujuh ( fc) 


No comments:

Post a Comment