WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan


 

Kunjungan Ketua DPRD Bengkalis Ke DPRD Pelalawan

Uang 10 Juta Sudah Terima, Ardinal Di Gagalkan Panitia Pilkades Koto Payang

Sunday, March 14, 2021 | March 14, 2021 WIB Last Updated 2021-03-14T09:47:57Z

 


PORTALBUANA.COM - KERINCI. di gagalkan Ardinal calon kades dari empat calon kades untuk tidak bisa mengikuti pemilihan kepala desa koto payang kecamatan depati tujuh kabupaten kerinci oleh panitia pelaksana pilkades terkesan dipaksakan. Dengan Alasan yang dinilai melanggar aturan perda


Saat penetepan dari empat kades yang akan mengikuti pemilihan kepala desa koto payang oleh panitia pilkades Sabtu (13/03/2021), Ardinal dinyatakan tidak bisa mengikuti dengan alasan kurang persyaratan tidak memiliki surat rekomendasi dari ketua Adat. 


Adapun persyaratan tersebut dalam Perda No 8 tahun 2018 pasal 20 ayat S sudah di hapus  Namun panitia pelaksana masih tetap menggagalkan Ardinal sebagai calon kades. 


Dalam pengumuman penetapan yang menggagalkan Ardinal menimbulkan kecaman  dari masyarakat dan simpatisan Ardinal, sehingga nyaris terjadi kericuhan di kantor kepala desa koto payang. 


Dedi Sekretaris Panitia pilkades mengatakan. " benar pagi tadi sabtu 13/03 sedikit terjadi kericuhan dikarenakan salah satu calon tidak terima atas nama Ardinal Di gagalkan maju untuk pilkades 


Adapun calon tersebut tidak mencukupi syarat. Namun untuk keputusannya tanggal 23 maret nanti kami serahkan ke pihak Dinas Pemdes kabupaten Kerinci. Ujar dedi. 


Ardinal mengatakan" persyaratan ini jelas mengada ngada. Saya tau kalau dalam Perda No 8 tahun 2018 pasal 20 ayat S sudah di hapus. Kenapa panitia masih bersikeras untuk menggagalkan saya. 


Saya sendiri sudah membayar uang sebesar 10 juta sebagai syarat pendaftaran. Sementara anggaran untuk pilkades sudah di sediakan 25 juta dari ADD. Ujar Ardinal. 


Ardinal menambahkan." saya Tau semua ini, mereka ingin dan menghambat saya agar tidak bisa mengikuti pilkades. Berbagai alasan yang di buat buat. Ini terkesan adanya pemaksaan untuk digagalkan diri saya. 


Bahkan Saya mendapat informasi ketua BPD menyebutkan ardinal tidak akan bisa maju di pilkades. Kalau Ardinal dapat maju potong kuping saya kata ketua BPD kepada salah seorang masyarakat." Pungkas Ardinal 


Nael Edwin sebelum nya menjabat kasi Pemdes saat di konfirmasi menjelaskan., " untuk pilkades pungutan tidak ada dalam aturan. Kalau pun ada yang meminta dari panitia, itu sudah ada kesepakatan dengan panitia dan calon kades. 


Terkait persyaratan surat rekomendasi dari ketua adat tidak ada sesuai dengan Perda No 8 tahun 2018 pasal 20 ayat S. Ini sudah di hapus kalau ada panitia yang masih menggunakan persyaratan tersebut, ini jelas di buat buat. Ujar Nael Edwin. ( fc) 


No comments:

Post a Comment