WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan


 

Kunjungan Ketua DPRD Bengkalis Ke DPRD Pelalawan

Bupati Merangin H.AL Haris ikuti Acara Musrenbang RKPD 2022 di Jambi

Tuesday, April 06, 2021 | April 06, 2021 WIB Last Updated 2021-04-06T11:25:35Z

 


PORTALBUANA.COM - MERANGIN. Setiap tahunnya kalau bisa Provinsi Jambi mendapatkan satu aitem saja Program Strategis Nasional (PSN). Itu sangaat penting, karena akan berdampak besar pada perkembangan perekonomian masyarakat.


Hal tersebut ditegaskan Bupati Merangin H Al Haris, ketika mengikuti jalannya Musyawarah rencana pembanguan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi 2022, di Auditorium Swiss Bell Hotel Jambi, Selasa (6/4).


‘’Jadi kalau kita simak dari paparan yang disampaikan Pak Sekjen Mendagri tadi, ada delapan aitem program yang diakomodir Pemerintah Pusat. Delapan aitem itu, tidak berimbang dengan kondisi Provinsi Jambi sebenarnya,’’ujar Bupati.


Disitu lanjut bupati, ada program pelatihan, rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan program lainnya.  Delapan aitem tersebut, dianggap bupati kurang berdampak pada peningkatan ekonomi kerakyatan.


‘’Ini perlu menjadi catatan kita semua. Masih perlu perjuangan lagi sehingga Provinsi Jambi bisa mendapat aitem-aitem lainnya, untuk mendongkrak perbaikan perekonomian masyarakat dimasa pandemi Covid-19 ini,’’terang Bupati.


Pada Musrenbang yang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi, Sekda dan sejumlah pejabat lainnya itu, H Al Haris minta ke Pemerintah Pusat, program-program yang diluncurkan untuk daerah harus singkron dengan kebutuhan daerah.


‘’Kalau program Pusat itu singkronkan dengan kebutuhan daerah, akan jadi lebih mudah dalam membangun daerah. DPR RI juga kalau melakukan reses jadi nyambung,’’tegas Al Haris


Pada kesempatan itu juga H Al Haris  minta, terjadinya pemerataan pembagian program Pemerintah Pusat ke daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Jangan sampai ada daerah yang mendapat kecil dan ada yang mendapat besar.


‘’Rakyat kita itu ada di kabupaten/kota, sehingga penyaluran program harus dititik beratkan ke situ. Bappeda perlu menyampaikan setiap daeahnya mendapat berapa, sehingga lebih terbuka dan transparan,’’pinta Bupati. (Kominfo)

No comments:

Post a Comment