WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan


 

Kunjungan Ketua DPRD Bengkalis Ke DPRD Pelalawan

Dua Wanita Pemburu Satwa Liar Yang Dilindungi Sebut Dirinya Tidak Bersalah

Tuesday, April 06, 2021 | April 06, 2021 WIB Last Updated 2021-04-06T06:47:04Z

 


PORTALBUANA.COM - KERINCI. Setelah di Beritakan beberapa Hari yang lalu oleh media ini dan beberapa media di Kabupaten kerinci / sungai Penuh bahkan sampai kemedia Nasional diluar Daerah, Pasca viralnya dua wanita pemburu satwa dilindungi di Desa Sungai Betung Hilir, Kecamatan Gunung Kerinci dua hari yang lalu, yang menimbulkan berbagai komentar dari para Nitizen di Medsos, yang membuat publik sudah tak asing lagi dengan penampakan wajah seorang pelaku yaitu Lesi Lestari dengan banganya memposting hasil buruannya adalah binatang yang dilindungi.


Saat awak media ini mencoba mencari tau dan menkomfirmasi namun Lesti Lestari bersama satu orang rekannya malah mengaku Tidak merasa bersalah dan tidak Takut dengan Hukum, seakan akan Lesti dan Rekannya seperti mebunuh seokor Ternak milik pribadinya 


Ketua DPD LSM Petisi Sakti sekaligus Sebagai Sekjen AMPI ( Aliansi Merah Putih Indonesi) Iwan.Efendi Mengatakan" kami sangat Menyanyangkan sikap dan Perbuatan dari kedua wanita tersebut kalau memang Demikian adanya dan merasa Benar sudah melakukan perbuatan melawan Hukum Maka kita Akan Segera Laporkan Kedua Wanita Tersebut sampai di Proses Oleh Pihak Hukum mengakui segala Perbuatannya" ujar iwan efendi. 


Selanjutnya Iwan Mengatakan" terkait Viralnya dua wanita yang telah memburu satwa dilindungi kami meminta pihak kepolisian beserta BKSDA agar segera menindak lanjuti dua Wanita tersebut sesuai dengan Hukum Yang Berlaku : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU Konservasi Hayati) beserta peraturan turunannya. Bagaimana sanksi bagi pelanggar aturan perlindungan satwa liar menurut UU Konservasi Hayati.


Sanksi dalam UU Konservasi Hayati Ancaman sanksi pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp200 juta diberikan kepada orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan mengakibatkan perubahan atas keutuhan Kawasan suaka alam dan zona inti taman nasional, termasuk menambah atau mengurangi jenis satwa tidak asli.


Untuk menegakkan supremasi hukum, publik terus mendesak Pihak Kepolisian dan BKSDA agar segera menindak lanjuti hal ini, agar hukum yang terkesan tajam kebawah tidak lagi terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kerinci dan untuk menghindari Ansumsi miring biar masyarakat mengetahui dan benar benar percaya bahwa binatang dan Satwa juga layak dilindungi maka di minta keaparat Hukum untuk segera tangkap dan proses kedua wanita tersebut" pungkas iwan efendi ketua DPD LSM Petisi Sakti.( Dobol)

No comments:

Post a Comment