WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS, PASANG IKLAN, KONTAK KAMI VIA WA +6281371101251 -->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan


 

Kunjungan Ketua DPRD Bengkalis Ke DPRD Pelalawan

Laporan Tak Ditanggapi, Ormas P4 Duga DLH Kota Batam Tutup Mata Terkait Penimbunan Bakau Patam Lestari

Friday, April 02, 2021 | April 02, 2021 WIB Last Updated 2021-04-02T08:46:31Z


PORTALBUANA.COM -  BATAM. Marak nya penimbunan mangrove/hutan bakau di kota Batam ormas persatuan pemuda pulau pulau menduga dinas lingkungan hidup kota Batam tutup mata 


Perusakan mangrove tersebut sudah pernah di laporkan kepada dinas lingkungan kota Batam pada tanggal 15 Febuari 2021 sampai detik ini tak kunjung di lakukan penindakan terkait kegiatan yang dilarang dalam UU lingkungan tersebut hal ini membuat ormas P4 menilai ada pembiaran 


Safarudin ketua umum Ormas Persatuan pemuda pulau pulau sangat menyangkan hal ini "P4 beragapan dinas lingkungan hidup kota Batam tidak maksimal dalam menagani penimbunan hutan mangarove yang ada di patam lestari Tiban.


Pada tanggal 15 feburari 2021kami dari  ormas persatu pemuda pulau pulau (P4) membuat  pegaduan kepada dinas lingkungan hidup kota batam tapi sampai saat ini DLH kota batam belum menangapi surat kami bahkan melakukan tindakan "(2/4/2021)


Secara aturan perundang-undangan yang menegaskan soal mangrove. Di antaranya adalah Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 (UU 27/2007) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.


Dalam UU 27/2007 pada Pasal 35 huruf f dan g disebutkan: “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:  (f). melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-pulau kecil; (g). menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain“.

Jika larang tersebut dilanggar, maka sanksi berat menanti bagi para pelaku. Yakni, pada UU 27/2007 Bab 17 


Ketentuan Pidana Pasal 73 ayat (1) huruf b: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja: (b). menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

Sementara itu dari dinas lingkungan hidup kami lihat ada pembiaran 


Tegas Safarudin melihat kinerja kadis lingkungan hidup kurang kompeten padahal lokasi patam lestari berdekatan dengan kantor mereka 


Belum lagi penimbunan dan perusakan lingkungan yang berada di pesisir seperti di kecamatan Galang 


Kami dari P4 akan Surati juga walikota dan DPRD kota Batam karena jika ini di biarkan maka akan berdampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan kota Batam


Terahir Safarudin menegas kan jika langkah audensi kami tak di tangapi kami akan lakukan gugat clas asicen/ gugatan legal stending tutup nya


Sampai berita ini di naikan belum ada tangapan dari dinas lingkungan hidup kota batam

No comments:

Post a Comment