-->
Masuk

Notification

×

Iklan

Iklan

WARTAWAN PORTAL BUANA, HANYA TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI, DIBEKALI DENGAN KARTU ANGGOTA YANG MASIH BERLAKU, DAN SURAT TUGAS

Tak laksanakan reklamasi pasca tambang, di tokoli PT Tri Dinasti Pratama di duga kebal hukum

Thursday, January 13, 2022 | January 13, 2022 WIB Last Updated 2022-01-13T11:30:17Z



PORTALBUANA.COM, LINGGA. - setelah melakukan penambangan bauksit di dusun 2 tekoli desa pulau Batang Kecamatan Temiang Pesisir PT Tri Dinasti Pratama selaku perusahaan pengelola tambang tak laksanakan kewajiban reklamasi sebagai mana sudah di atur dalam UU minerba ( 13/01/2022)


Walaupun sudah kangkangi aturun Namun sampai hari ini pihak PT ( TDP) tak kunjung mendapat kan sangsi di duga pihak PT kebal hukum  lubang lubang bekas galian ex tambang tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat pasalnya genangan air jadi sarang jamuk bukan hanya itu lubang yang seperti kolam tersebut juga membayakan masyarakat sekitar bisa menyebabkan lonsor nantinya padahal sudah jelas di atur dalam UU bahwa kewajiban untuk melaksanakan reklamasi terhadap lingkungan pada pasca tambang. 


 diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 3/ 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 lalu, kini pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara memasuki era baru. Salah satu poin penting dalam aturan ini yang disempurnakan adalah terkait reklamasi dan pascatambang.



Berdasarkan UU No.4/2009 pasal 100 disebutkan, bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Kemudian jika pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan tersebut.


Lantas apa yang disempurnakan terkait aturan reklamasi dan pascatambang pada UU No.3/2020 ini?


Bagi pemegang IUP dan IUPK yang izin usahanya dicabut atau berakhir tetapi tidak melaksanakan reklamasi/pascatambang atau tidak menempatkan dana jaminan reklamasi/pascatambang dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).


Selain sanksi pidana, pemegang IUP dan IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.


“Sebelum UU No.3/2020 ini diundangkan, Pemerintah hanya bisa memberikan sanksi adminstratif kepada pelaku usaha. Namun setelah terbit UU ini, eks pemegang izin pertambangan mempunyai kewajiban melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dengan tingkat keberhasilan 100 persen, kita juga dapat memberikan sanksi pidana khusus bagi para penambang yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang”, jelas Plt. Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, Sujatmiko.


“Harapannya, dengan aturan baru ini, tidak ada lagi lubang-lubang bekas tambang yang terbengkalai, sehingga pencemaran lingkungan bisa dihindarkan karena ini juga menjadi salah satu tujuan penerbitan UU No.3/2020, yaitu pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik”, pungkas Sujatmiko.( Metio)

Print Friendly and PDF