Jambi, Gerakan Pemuda Sorot (GPS) Jambi menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD dan di Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jambi Jambi, pada Rabu siang (27/03/2024).
Aksi massa oleh sekelompok pemuda itu tak lain meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Jambi segera mengusut tuntas Proyek Pengerjaan Pembangunan Gedung Islamic Center yang disinyalir menelan anggaran sebesar 150 miliar rupiah dari anggaran APBD Provinsi Jambi tahun 2022-2023-2024.
Adapun tuntutan aksi GPS Jambi yakni, Pertama, pendemo meminta Anggota DPRD Provinsi Jambi mengevaluasi tahapan pekerjaan pembangunan tersebut. Kedua, mendesak DPRD Provinsi Jambi untuk lebih efektif dan masif dalam menjalankan tugas sebagaimana fungsinya sebagai legislasi anggaran.
Sementara tuntutan yang ditujukan kepada pihak Kejati Provinsi Jambi antara lain, mendesak Kejati Jambi agar segera memeriksa Dinas PUPR Provinsi Jambi yang dianggap bertanggung jawab atas diduga gagalnya pembangunan Gedung Islamic Center Provinsi Jambi.
Ketua GPS Jambi, Yuyun Afazri dalam keterangannya mengatakan, pihaknya mendesak pihak Kejati Jambi agar segera memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat pada pembangunan Gedung Islamic tersebut. ” Khususnya Dinas PUPR Provinsi Jambi, tepatnya Kepala Bidang Cipta Karya, PPK dan PPTK yang diduga terlibat dalam pembangunan tersebut,” katanya.
“DPRD juga harus mengevaluasi ulang tahapan pengerjaan sebagaimana menjalankan fungsinya itu Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi,” tambahnya.
Menurut aktivis mahasiswa Kampus UIN STS Jambi itu, terhadap pengerjaan proyek raksasa di Jambi tersebut, pihaknya menduga adanya indikasi Gravitasi dan Penggelapan Anggaran oleh pihak yang terlibat pada pekerjaan pembangunan tersebut. “Sehingga menghasilkan pembangunan yang asal-asalan,” ujarnya.
Yuyun menjelaskan, tuntutan para pendemo telah mendapat respon langsung dari pihak kejari untuk segera ditindaklanjuti.
Sementara, pihak GPS ini juga sangat menyayangkan bahwa saat melakukan aksi pihak DPRD dianggap tidak memberi respon aksi unjuk rasa oleh pihaknya tersebut.
“Di Kejati tadi tuntutan kita sudah diterima dan akan segera ditindaklanjuti. Aksi ini juga tadi ini dari pihak DPRD tidak ada yang berada di kantor dan itu sangat disayangkan oleh rekan-rekan GPS Jambi,” katanya.
Pengawalan terhadap permasalahan pembangunan ini bukan saja sebatas hari ini, akan ada gerakan-gerakan selanjutnya yang lebih masif dan dengan gelombang massa yang lebih besar lagi apabila tuntutan yang disampaikn GPS jambi ini tidak ditindaklanjuti,” pungkasnya(RA)
