😡 "Tiba-tiba Dibagikan": Warga Merasa Dikecualikan

Proses distribusi bantuan dinilai jauh dari prinsip keadilan. Warga mengaku tidak pernah menerima informasi sebelumnya mengenai kriteria penerima atau jadwal pembagian.

"Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba sudah dibagikan saja. Kami juga tidak tahu siapa yang berhak menerima," keluh seorang warga yang merasa dirugikan.

Situasi semakin memanas ketika Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Desa Balai Makam, Ade Saputra, memilih untuk bungkam saat dimintai konfirmasi terkait sumber pendanaan. Sikap diam ini justru dianggap sebagai bentuk pengakuan tidak langsung atas kelemahan tata kelola program.

📜 Langgar UU Desa & UU Keterbukaan Informasi Publik

Tindakan tertutup pemerintah desa ini jelas bertentangan dengan regulasi yang berlaku:

• 1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mewajibkan setiap kegiatan yang menggunakan anggaran publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, termasuk akses informasi bagi masyarakat.
• 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Menegaskan hak penuh masyarakat untuk mengetahui sumber dan penggunaan anggaran oleh badan publik.
• 3. Ketentuan Dana Desa: Jika menggunakan DD, program wajib tercantum dalam RKPDes dan APBDes serta memiliki daftar penerima yang jelas (DSM).

Tanpa verifikasi data dan dokumen perencanaan yang sah, program ini berpotensi melenceng dari tujuan awal dan melanggar prosedur administrasi negara.

🚨 Implikasi Hukum: Dari Hilangnya Kepercayaan hingga Pidana Korupsi

Pengamat kebijakan publik menilai sikap bungkam aparat desa sangat berbahaya bagi legitimasi pemerintahan.

"Ini bukan sekadar soal bantuan tas dan sepatu, tetapi menyangkut kepercayaan publik. Ketika pemerintah desa tidak terbuka, maka yang dipertaruhkan adalah legitimasi mereka sendiri," tegas pengamat.

Lebih serius lagi, ketidakjelasan sumber anggaran berpotensi menjerat pelaku ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila ditemukan adanya penyimpangan keuangan negara. Publik berhak mengetahui apakah ini murni bantuan sosial atau ada unsur penyalahgunaan wewenang.

📢 Tuntutan Mendesak: Buka Data Sekarang!

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Balai Makam belum memberikan klarifikasi resmi. Masyarakat mendesak agar pihak desa segera:

• ✅ Mengumumkan Sumber Anggaran: Apakah dari Dana Desa, APBD, atau donor swasta?
• ✅ Menampilkan Dokumen Perencanaan: Bukti pencantuman dalam RKPDes/APBDes jika menggunakan uang negara.
• ✅ Publikasi Daftar Penerima: Membuka data DSM (Daftar Sasaran Manfaat) untuk membuktikan ketepatan sasaran.

Tanpa transparansi ini, program sosial justru akan menjadi sumber polemik berkepanjangan yang menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemimpin desa.