Jakarta, Tubagus Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ) meminta Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk tidak tidur dan menutup mata terkait dengan anggaran pengentasan kemiskinan habis digunakan untuk rapat dan studi banding diberbagai daerah. 31/01/2023
"Anggaran untuk Pengentasan Kemiskinan sebesar Rp 500 Trilyun habis digunakan untuk hal yang tidak ada manpaat nya adalah sudah sangat merugikan bagi keuangan negara karena peruntukkan dari dana tersebut adalah sebagai dana bantuan Sosial di Kementrian yang harus habis untuk digunakan dalam mengatasi kemiskinan di. Berbagai daerah
Apalagi ada ratusan trilyun anggaran yang dialokasikan dapat digunakan seefisien mungkin dan menyentuh langsung kepada masyarakat kecil di berbagai pelosok daerah
Tubagus Rahmad Sukendar yang akrab di sapa Kang Tebe Sukendar menegaskan, penggunaan dana yang efisien dan tepat sasaran akan mendapatkan hasil yang maksimal di dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dan Kementrian yang mendapatkan alokasi dana tersebut dalam menggunakan anggaran harus menjadikan prioritas utama di dalam mengelola dana Anggaran
Oleh karena itu, menanggapi pernyataan Menpan RB Azwar Anas, Kang Tebe Sukendar mengaku sangat sedih dan tidak memiliki nurani terhadap Kementrian yang mengelola dana milik kementerian/lembaga dalam pelaksanaa nya malah tidak tepat sasaran untuk itu KPK harus turun mengusut dana trilyunan yang dipergunakan tidak tepat pada sasaran
“Seperti diketahui Menpan RB dan Mensos kaget mengetahui dana yang di alokasikan khusus kepada pengentasan kemiskinan malah habis terhambur hanya untuk hal yang tidak perlu dilakukan Kementrian dan yang lebih kaget lagi Mensos Risma tidak tahu bahwa uang yang dialokasikan dari Bu Sri Mulyani itu uang perlindungan sosial yang diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat di antaranya ada uang subsidi bbm, listrik, gas,” Risma menutup.
Pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tak tepat sasaran. Bahkan kadang hanya dihabiskan untuk urusan rapat saja.
Menpan RB bahkan tampak kesal mengetahui hal ini. Dia menyebutkan anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.
Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut lantaran kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, K/L terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan.
"Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," katanya Sosialisasi PermenPAN RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional dalam acara Sosialisasi PermenPAN RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023).
Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Antara lain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.(
